Pada akhir 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi HasilSumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR). PMK ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 yang mengatur penggunaan DBH DR yang diterima Pemerintah Provinsi maupun sisa DBH DR yang berada di rekening kas umum Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara umum arah kebijakan PMK ini adalah mendorong agar DBH DR digunakan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, dan memprioritaskan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
PMK ini merupakan terobosan pemerintah untuk menjawab permasalahan tidak terserapnya DBH DR Kabupaten/Kota sehingga menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bertahun-tahun di kas daerah. Sampai dengan 2016, SiLPA DBH DR di di 236 Kabupaten dan 24 Kota mencapai Rp 6,9 triliun. Jumlah ini diperkirakan meningkat, mengingat pada 2017 lalu DBH DR yang disalurkan langsung pada 27 Provinsi sebesar Rp 699,5 miliar. Meski sejak tahun 2017 DBH DR sudah dialihkan dari Pemkab/Pemkot ke Pemprov sebagai konsekuensi pemberlakuan UU Pemerintahan Daerah yang baru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014, namun daerah tidak menggunakan dana tersebut atau memilih untuk tidak menyerapnya. Hal ini disebabkan pengaturan yang ketat dalam PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi dimana DBH DR digunakan hanya untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
PMK yang ditandatangani pada 29 Desember 2017 ini mengatur tentang penggunaan DBH DR oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot yang tidak hanya digunakan untuk RHL saja. Penggunaan DBH DR Provinsi, selain untuk RHL yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi juga dapat membiayai kegiatan pendukung lainnya. Bagi Kabupaten/Kota yang masih memiliki sisa DBH DR sampai dengan 2016, dana reboisasi digunakan untuk mendanai pengelolaan Taman Hutan Raya; pencegahan dan penanggulangan Karhutla; dan penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.
Dalam PMK ini dijelaskan, sebelum daerah mengusulkan rancangan kegiatan dan penganggaran(RKA) DBH DR, daerah harus menyampaikan laporan realisasi sisa DBH DR kepada Kementerian Keuangan, yang selanjutnya akan dibahas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dan Kemendagri. Bagi daerah yang dinyatakan masih memiliki sisa DBH DR namun tidak mengusulkan dan melaporkan penggunaan DBH DR, Kemenkeu akan menunda penyaluran hingga penghentian DBH kehutanan yang lainnya. Adanya ketegasan pemerintah dalam hal ini patut diapresiasi untuk memacu optimalisasi penyerapan DBH DR di daerah. Pemantauan DBH DR dilakukan oleh Kemenkeu, KemenLHK dan Kemendagri untuk memastikan kepatuhan penyampaian laporan, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan RKA dan mengukur penyerapan dan pencapian output. Pemerintah akan mengevaluasi besaran sisa DBH DR setiap daerah dan kesesuaian kegiatan DBH DR dengan regulasi yang berlaku.
Sebagai petunjuk teknis PMK, Kemenkeu sudah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang prosedur pembahasan, format, dan standar rincian rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH SDA DR.
Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial
Agenda besar pengelolaan hutan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan dan mewujudkan model hutan yang lestari. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah mencanangkan Perhutanan Sosial yaitu pemberdayaan masyarakat dengan membuka akses kepada masyarakat untuk mengajukan hak pengelolaan hutan. Pemerintah sendiri telah menargetkan alokasi Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta ha. Sayangnya, memasuki tahun ke empat, baru 744 ha atau 6% dari target yang terealisasi. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan anggaran.
Pada 2017, DBH DR yang disalurkan ke Provinsi berjumlah Rp 699,5 miliar. Dari jumlah tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi yang terbanyak dengan Rp 211,3 miliar atau 30% dari total keseluruhan, diikuti Kalimantan Timur Rp 157 miliar dan Kalimantan Utara Rp 126,5 miliar. Ketimpangan target PS dan ketersediaan anggaran seperti yang terjadi di Kalimantan Timur, dengan target perhutanan sosial sebanyak 600 ribu Ha dibutuhkan anggaran Rp 107.300 per Ha atau sekitar Rp 11-12 miliar per tahun. Namun faktanya alokasi anggaran per tahun kurang dari jumlah tersebut. Akibatnya, realisasi Perhutanan Sosial sampai tahun 2017 baru mencapai 102 ribu Ha.
Tabel 1. Anggaran DBH DR Tahun 2017 dan 2018 di 13 Provinsi di Indonesia (dalam juta)
Sumber: Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA 2017, Perpres No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN TA 2018
Melalui PMK Nomor 230 Tahun 2017, pemerintah daerah bisa menggunakan DBH DR untuk mendukung perhutanan sosial (Pasal 2 huruf b). Program dan kegiatan perhutanan sosial yang secara eksplisit terdapat dalam Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 yaitu program untuk DBH DR Provinsi berupa pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL meliputi: (1). Kegiatan penyiapan perhutanan sosial dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan; (2). Pengembangan usaha perhutanan sosial; (3). Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat; dan (4). Pembinaan. Merujuk pada program dan kegiatan tersebut, provinsi dapat mengusulkan rancangan kegiatan dan penganggaran/RKA DBH DR yang mendukung perhutanan sosial.
Tabel 2. Program dan Kegiatan Penggunaan DBH DR Provinsi yang Mendukung Perhutanan Sosial
| Program | Rincian Kegiatan |
| Pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL | 1. Penyiapan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan, melalui:
a. Operasionalisasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial (Pokja PPS); b. Sosialisasi Tingkat Tapak; c. Fasilitasi Usulan; dan d. Verifikasi Administrasi dan Teknis. 2. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, meliputi: a. Sosialisasi tingkat tapak; b. Pelatihan pengembangan usaha; c. Penguatan kelembagaan kelompok; d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (restorasi perlindungan dan tumpang sari); dan e. Alat ekonomi produktif. 3. Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, meliputi: a. Pendataan potensi konflik tenurial dan hutan adat; b. Pengaduan dan pendaftaran konflik; c. Pemetaan/assesment konflik tenurial; d. Fasilitasi/mediasi penanganan konflik tenurial; e. Fasilitasi percepatan pengakuan hutan adat; dan f. Identifikasi, inventarisasi, verifikasi, dan validasi untuk hutan adat. 4. Pembinaan, meliputi: a. Penyusunan pedoman; dan b. Melakukan bimbingan terkait prosedur dan tata kerja. |
Sumber: Lampiran Perdirjen PK/1/2018
Bagi kabupaten/kota, penggunaan sisa DBH DR untuk mendukung perhutanan sosial tidak se-eksplisit provinsi. Optimalisasi DBH DR bisa dilakukan dengan mengikuti juknis dalam Perdirjen PK/1/2018 yaitu untuk mendanai Taman Hutan Raya (Tahura), pengendalian Karhutla, dan Penanaman Pohon. Hal yang perlu diperhatikan oleh kab/kota adalah kesesuaian program dan kegiatan yang diusulkan dalam RKA DBH DR dengan regulasi yang berlaku.
Dalam Pasal 3 PMK No. 230 Tahun 2017 disebutkan sisa DBH DR dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk oleh bupati/walikota dan dapat diusulkan oleh sekretaris daerah. Penggunaan DBH DR untuk perhutanan sosial dapat dilaksanakan melalui mekanisme penugasan dari Gubernur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (3) Gubernur dapat menugaskan bupati/walikota untuk melaksanakan kegiatan penggunaan DBH DR melalui mekanisme tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun Kegiatan dalam RKA DBH DR Kab/kota adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Program dan Kegiatan Penggunaan DBH DR Kab/Kota
| Program | Rincian Kegiatan |
| Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) | 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang
2. Penyusunan dokumen 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek 4. Rehabilitasi Tahura(Reboisasi, Pemeliharaan tanaman, Pengayaan tanaman, dan Penyelenggaraan konservasi tanah dan air) |
| Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan | 1. Perencanaan
2. Penyelenggaraan pencegahan 3. Penyelenggaraan penanggulangan 4. Penyelenggaraamn penanganan pasca kebakaran |
| Penanaman pohon pada lahan di luar kawasan | 1. Pembibitan
2. Penanaman 3. Pemeliharaan 4. Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air |
| Penanaman bambu pada kanan kiri sungai, sempadan danau dan daerah tangkapan air (DTA), sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah | 1. Penanaman bambu di kanan kiri sungai;
2. Penanaman di sempadan danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA); dan 3. Penanaman di sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah |
Sumber: lampiran Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1 Tahun 2018
Sebagai upaya mempercepat proses pembahasan RKA DBH DR, pada 15 Februari lalu, Kemenkeu telah menyampaikan surat kepada Provinsi/Kab/Kota agar menyampaikan konfirmasi sisa DBH DR dilengkapi surat pernyataan paling lambat 8 Maret 2018. Kemenkeu, KLHK dan Kemendagri akan menentukan besaran sisa DBH DR pada 13 Maret 2018, dan pembahasan RKA daerah pada 21-23 Maret 2018. Apabila RKA telah disetujui oleh tim pembahas, selanjutnya daerah melakukan revisi penjabaran APBD. Pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan pasca diterbitkannya Dokumen Pelaksanaan A SKPD.
*Ramlan Nugraha, Project Officer PATTIRO.
Posted in SliderUtama, UlasanLeave a Comment on Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial
Kontributor: Nurjanah dan Fitria
Dilatarbelakangi oleh keinginan mendokumentasikan praktek baik yang selama ini telah dilakukan di banyak daerah terkait pendataan disabilitas dan pelayanan publik ramah disabilitas, PATTIRO melakukan kajian praktik pelayanan publik ramah disabilitas dan pendataan disabilitas yang telah dilakukan oleh Mitra Program Peduli dan CSO di 5 kabupaten/Kota di 4 provinsi, yaitu provinsi Jawa Tengah (Sukoharjo), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kulon Progo), Provinsi NTB (Lombok Barat), Provinsi Sulawesi Selatan (Bone), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sumba Barat), dan Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin). Mereka telah melakukan banyak pratek baik dalam kebijakan pelayanan publik dan pendataan penyandang disabilitas, seperti terbitnya Peraturan Desa tentang Desa Inklusi, SK Bupati terkait disabilitas, Peraturan Bupati tentang Pendidikan dan Kesehatan Inklusif, keterlibatan disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah, pendataan penyandang disabilitas, dan praktek baik lainnya.
Novita Anggraeni, Program Manager PATTIRO menjelaskan, praktik baik ini sangat penting untuk diangkat terutama di tingkat nasional agar dapat diakomodasi dalam kebijakan dan atau peraturan yang lebih tinggi.
“Walaupun isu pendataan disabilitas dan pelayanan publik yang ramah disabilitas sudah sering didengar, tetapi sampai saat ini permasalahan itu kerap menjadi perbincangan yang masih membutuhkan solusi lebih lanjut, terutama di tingkat nasional, agar upaya baik dan inovasi yang telah dilakukan di banyak daerah dapat lebih diperluas ke daerah-daerah lainnya”, ujar Novita, yang disampaikan pada saat Diskusi Terfokus Hasil Kajian Pelayanan Publik Ramah Disabilitas dan Kajian Pendataan Disabilitas di Jakarta pada Januari 2018 lalu.
Terkait dengan pendataan disabilitas, lebih lanjut Novita menjelaskan, salah satu hambatan dasar dalam upaya pemenuhan hak disabilitas adalah ketiadaan data yang komphrehensif dan yang diperbaharui baik dari nama ataupun jenis kedisabilitasan.
“Ketiadaan data yang komprehensif ini berdampak pada pemenuhan hak disabilitas dalam memiliki data kependudukan, dokumen pendidikan, dan kartu penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU No. 8 tahun 2018 tentang penyandang disabilitas”, kata Novita.
Menurut Novita, pendataan partisipatif akan berjalan bila penyandang disabilitas dilibatkan, dan semua pihak dapat membantu melakukan pendataan disabilitas. “Pendataan disabilitas perlu melibatkan semua pihak termasuk mereka penyandang disabilitas, serta dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Data ini dapat membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan, pendampingan, dan fasilitasi dalam mewujudkan pembangunan inklusi”, tegas Novita.
Menanggapi hal ini, Ade dari The Asia Foundation mengatakan persoalan kapasitas aparatur desa menjadi persoalan tersendiri dalam pendataan disabilitas. “Persoalan kapasitas aparatur desa untuk melakukan pendataan disabilitas secara umum dan spesifik, masih menjadi tantangan di daerah. Dalam pendataan penduduk di desa, Pemerintah Desa belum memiliki data warga penyandang disabilitas, seandainya kita punya data valid di desa tentu akan sangat berguna”, ujar Ade.
Fajri dari PSHK mengatakan salah satu tantangan dari pendataan disabilitas adalah instrumen pendataan itu sendiri. Menurut Fajri, perlu ada pemahaman bersama dari stakeholder terkait pendataan.
“Bicara pendataan disabilitas adalah bicara disabilitas secara keseluruhan, bukan hanya pendataan yang mendapatkan bantuan PMKS. Mandat yang diberikan kepada Kementerian Sosial sangat besar, tidak hanya terbatas pada PMKS, pendataan akan valid bila bermuara pada banyak pihak”, tegas Fajri.
Sementara itu, dari hasil kajian pendataan disabilitas yang dilakukan oleh PATTIRO, Novita menyampaikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat. “Diantara rekomendasi yang akan akan kami sampaikan terkait dengan pendataan disabilitas ini antara lain, perlu dibangun baseline data disabilitas di tingkat nasional, perlu di bangun persamaan persepsi dan pemaknaan disabilitas antar sektor, misalnya definisi disabilitas di sektor kesehatan, pendidikan dan data kependudukan administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta perlu dipikirkan mekanisme pemutakhiran data dengan biaya yang terjangkau”, ujar Novita.
PATTIRO mengapresiasi kerja-kerja Mitra Program Peduli dan CSO yang sudah berupaya melakukan pendataan disabilitas dan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik ramah disabilitas. “Apresiasi kami sampaikan kepada mitra program peduli dan CSO yang telah melakukan praktik baik pendataan disabilitas, dan harapan kami kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dapat meningkatkan upaya pendataan disabilitas agar pembangunan inklusif bisa terwujud”, tambah Novita
Posted in Berita & Agenda, SliderUtamaLeave a Comment on Pendataan Disabilitas Masih Menjadi Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusi
The Lauder Institute of the University of Pennsylvania, USA, merilis Global Think Tank Index Report 2017 mengenai organisasi-organisasi yang berpengaruh di dunia. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) sebagai lembaga riset dan advokasi tetap bertahan di peringkat yang sama sebagaimana yang telah diraih pada tahun 2007, yaitu peringkat 34 untuk kategori Top Transparency and Good Governance Think Tanks dari 7.815 think tank dari seluruh dunia.
“Kami sangat bersyukur atas capaian ini, karena untuk tetap bertahan, tidaklah mudah. Kompetisi diantara lembaga think tank sangat ketat. Jika disandingkan antara laporan tahun 2018 dan tahun 2017, maka ada beberapa lembaga yang turun peringkatnya, dan ada pula lembaga yang mengalami peningkatan peringkat secara signifikan”, ujar Maya Rostanty, Direktur PATTIRO.
Indikator yang menjadi tolak ukur peringkat pada Global Top Think Tank Index antara lain, reputasi hasil penelitian, produk penelitian yang independen, kemampuan melibatkan ahli dan akademisi bereputasi, juga kemampuan mengakses serta meyakinkan pengambil keputusan dan tokoh kunci di pemerintahan untuk membangun kerja sama. Selain itu, kegunaan produk penelitian untuk kepentingan advokasi, dampak penelitian atau program yang dikerjakan bagi pengambil keputusan dan aktor pembuat kebijakan lainnya, keterlibatan publik dalam penelitian, reputasi di media massa, serta pengaruh atau dampak program yang dikerjakan kepada masyarakat luas, juga dipertimbangkan. Capaian PATTIRO dalam Global Think Tank Index menunjukkan keberhasilan PATTIRO dalam hal-hal yang dijadikan sebagai indikator tersebut.
“Capaian ini akan menjadi penyemangat kami untuk terus berkontribusi aktif dalam mempengaruhi proses penyusunan kebijakan publik di Indonesia dengan melakukan evidence-based advocacy, khususnya di tiga area yang menjadi fokus PATTIRO, yaitu transparansi, reformasi pengelolaan keuangan publik, dan akuntabilitas pelayanan publik”, tambah Maya.
Untuk mengetahui Global Go To Think Tank Index Report 2017, dapat mengunduhnya dibawah ini.
Posted in Berita & AgendaLeave a Comment on PATTIRO Bertahan Di Peringkat 34 Dalam Think Tank Dunia
Jabatan fungsional pengelola pengaduan pelayanan publik dirasakan mendesak untuk segera dibentuk. Hal ini mengingat pada umumnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah masih belum dijalankan secara profesional. Selama ini kegiatan yang terkait dengan pengelolaan pengaduan dikerjakan hanya sebagai tugas tambahan sehingga tidak dijalankan secara optimal. Pembentukan jabatan fungsional diharapkan dapat mendorong petugas pengelola pengaduan dapat bekerja secara penuh waktu dan mendapatkan kepastian tentang jaminan jenjang karir. Demikian pendapat yang mengemuka dalam FGD yang diselenggarakan oleh PATTIRO pada Selasa, 6 Februari 2018 di Jakarta.
Komisioner Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya menyatakan bahwa banyak pihak yang menganggap pekerjaan pengelolaan pengaduan hanya sebatas melayani penerimaan pengaduan. Hal ini yang menyebabkan banyak pihak yang tidak sepakat adanya jabatan fungsional pengelola pengaduan karena dianggap pekerjaannya terlalu sederhana. “Padahal petugas pengelola pengaduan juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih advance hingga penyelesaian sengketa,” kata Dadan. Hal senada disampaikan oleh M. Imanuddin, Asdep Perumusan Kebijakan Inovasi KemenPAN-RB bahwa pengelola pengaduan tidak hanya menerima pengaduan tetapi juga dapat menganalisis masalah, memberikan solusi dan rekomendasi atas pengaduan.
“Kompleksitas pekerjaan pengelola pengaduan pelayanan publik tersebut dapat membuka peluang dibentuknya jabatan fungsional,” ungkap Bejo Untung, Program Manager PATTIRO.
Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pelayanan Informasi Kemendagri Handayani Ningrum menyampaikan petugas pengelola pengaduaan saat ini seperti “orang buangan”, padahal menurutnya pengelola pengaduan harus mampu menerima dan mengolah pengaduan aspirasi masyarakat dengan baik. “Orang yang bertugas dalam pengelola pengaduan harus pintar, cepat berpikir, dan kompeten. Pengelola pengaduan harus mampu menjadi corong lembaganya, sehingga harus memiliki kualifikasi personal”, ujarnya. Lebih lanjut Handayani menyatakan bahwa pihaknya juga sangat setuju adanya jabatan fungsional pengelola pengaduan.
Perwakilan dari Diskominfo Kota Semarang Istiqomah mengatakan, pengelola pengaduan di Kota Semarang saat ini ditangani oleh unit bernama Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M). Pada tahun 2017 ada sekitar 6.000 pengaduan yang tertangani. Dirinya setuju ada jabatan fungsional untuk pengelolaan pengaduan. “Pengalaman kami, setiap tahun admin yang mengelola pengaduan selalu berubah. Admin akan lebih fokus apabila ditetapkan sebagai jabatan fungsional,” tambah Istiqomah.
Pakar Administrasi Publik Universitas Indonesia Dr. Lina M. Jannah mengingatkan, ketika mengusulkan adanya jabatan fungsional maka yang dimaksud adalah bukan sekedar kegiatan tapi harus mampu menyelesaikannya secara sendiri. “Sebagai catatan, sebuah pengaduan tidak bisa dilakukan sendiri harus dengan tim. Kalau 12 jenis layanan maka dia (jabatan fungsional) harus menguasainya. Kita juga harus melihat irisan pekerjaannya khawatir adanya tumpang tindih dengan yang lain”, ujarnya.
Pembentukan unit pengelola pengaduan pada lembaga penyelenggara pelayanan pengaduan merupakan kewajiban karena dimandatkan oleh Undang Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Keberadaaan unit pengelola pengaduan tidak terpisahkan dari pelayanan publik. Bahkan melalui sarana pengaduan pemerintah menjadi tahu apa yang dikehendaki oleh masyarakat. “Pengaduan yang paling dominan dimasukan ke dalam perencanaan. Isi dari pengaduan menjadi bahan yang baik untuk perencanaan pembangunan,” ungkap Imanuddin.
Temuan Lapangan Kondisi Pengelolaan Pengaduan
Pada kesempatan yang sama disampaikan juga hasil penelitian PATTIRO terkait dengan kondisi penyelenggaraan pengelolaan pengaduan di beberapa kementerian dan lembaga. Penelitian ini juga menggali data tentang pengalaman pembentukan jabatan fungsional yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Lembaga Administrasi Negara.
Peneliti dari PATTIRO Wawanudin menyampaikan beberapa hasil temuannya. Pertama, sebagian besar kementerian dan lembaga sudah memiliki unit khusus pengelola pengaduan. Di Kemenkes misalnya, terdapat unit pengelola pengaduan yang berada di sub bagian pengaduan masyarakat. Jumlah petugas pengaduan umumnya sudah memadai dengan pembagian tugas untuk menangani unit call center, layanan publik, dan aplikasi pengaduan. Petugas pengaduan direkrut dari tenaga outsourcing yang disebut agen. Agen yang dikontrak memiliki pengalaman di bidang pengelolaan pengaduan dan berada dibawah supervisi ASN. Perekrutan agen melalui pihak ketiga dilakukan tiap tahun secara berulang kali. Terkait dengan aplikasi pengelolaan pengaduan di kementerian dan lembaga kondisinya masih berjalan sendiri-sendiri, sebagian besar belum terintegrasi dengan LAPOR! Tren atau jumlah pengaduan yang masuk ke kementerian cukup banyak sekitar 90-100 pengaduan per hari melalui berbagai saluran. Setiap pengaduan yang masuk tidak langsung dijawab karena perlu dilakukan cross-check ke lapangan. Beberapa kasus, pengadu mendapatkan jawaban dari pengaduannya hingga satu bulan lamanya.
Kedua, sebagian besar narasumber menyampaikan bahwa jabatan fungsional menjadi layak karena tugas pengelola pengaduan bukan sekedar menerima pengaduan tetapi harus mampu menganalisa pengaduan tersebut hingga menjadi bahan kebijakan. Melalui adanya jabatan fungsional, akan ada tenaga profesional yang akan memperkuat sistem pengelolaan pengaduan. Pembentukan jabatan fungsional diperkirakan akan berdampak kepada tingkat kepuasan pelayanan publik, dan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap bertambahnya anggaran pemerintah.
Ketiga, kegiatan pengelolaan pengaduan didorong agar juga melakukan edukasi kepada masyarakat (creating demand). Upaya ini diperkirakan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. (RN)
Posted in Berita & AgendaLeave a Comment on Mendesak, Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik
Dampak perubahan iklim yang paling nyata terjadi pada sektor pertanian adalah terjadinya kerusakan (degradasi) dan penurunan kualitas sumberdaya lahan dan air, infrastruktur pertanian, penurunan produksi dan produktivitas tanaman pangan, yang akan menghasilkan ancaman kerentanan dan kerawanan terhadap ketahanan pangan. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini akan meningkatkan angka kemiskinan. Betapa dahsyat dampak sosial-ekonomi yang akan terjadi bila sektor pertanian tidak diantisipasi.
Upaya melakukan antisipasi terhadap masa depan pertanian di Desa, PATTIRO melakukan kerja-kerja replikasi kegiatan di luar wilayah kerja program yang didukung oleh program APIK (Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan).
“Replikasi dilakukan ke Desa yang memiliki potensi rentan terhadap perubahan iklim, guna mendukung penguatan masyarakat dan pemerintah desa dalam menghadapi perubahan iklim di Kabupaten Blitar.” ujar Imam Karya Bakti, Program Manager PATTIRO.
Kegiatan replikasi program dilakukan di Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Pemerintah Desa berkenan menyelenggarakan pelatihan bagi kelompok tani dalam membuat pupuk organik, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2018 di tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Desa Jatinom. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya kemampuan petani di Jatinom dalam menghadapi perubahan iklim melalui penerapan teknologi adaptasi pembuatan pupuk organik. Hadir pada kesempatan tersebut Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan PPL Dinas Pertanian Kabupaten Blitar.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap petani dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida, menuju pertanian yang ramah lingkungan,” ungkap Taufik, Kepala Desa Jatinom. Kepala Desa Jatinom menyakini dalam upaya adaptasi perubahan iklim, penggunaan bioteknologi di bidang budidaya tanaman perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan sebagainya, dengan tetap mempertahankan tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan petani di Jatinom.
Posted in Berita & AgendaLeave a Comment on Antisipasi Masa Depan Pertanian, Desa Jatinom Gelar Pelatihan
Tahun 2018, PATTIRO memasuki usia yang ke-19. Tahun ini juga merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra PATTIRO 2016-2018. Untuk melihat capaian pelaksanaan Renstra 2016-2018, bertempat di Jambu Luwuk Resort Bogor, tanggal 24-26 Januari lalu PATTIRO menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan (Raker).
“Setiap tahun, PATTIRO rutin menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) yang melibatkan seluruh Pegiat PATTIRO. Raker tahun ini diselenggarakan untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, dan peluang pengembangan program yang telah dilaksanakan di tahun 2017”, ujar Maya Rostanty, Direktur PATTIRO.
“Selain itu, yang terpenting dari pelaksanaan Raker ini adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan PATTIRO di tahun 2018, serta merumuskan Rencana Kerja tahun 2018”, tambah Yulius Hendra, Senior Advisor PATTIRO.
Di samping merumuskan Rencana Kerja, ada hal yang berbeda dari pelaksanaan Raker kali ini, yaitu memutakhirkan pengetahuan pegiat melalui update regulasi yang terkait dengan tiga fokus area PATTIRO yang dilakukan oleh seluruh Pegiat.
“Update regulasi ini merupakan bagian dari knowledge management yang dibangun agar seluruh Pegiat PATTIRO dapat belajar dan meningkatkan pengetahuannya mengenai isu-isu yang berkembang di luar terutama mengenai kebijakan-kebijakan terbaru yang menjadi ranah isu strategis PATTIRO”, tegas Maya.
Beberapa regulasi yang menjadi tema update regulasi, antara lain PP tentang Inovasi Daerah, PP tentang Partisipasi Masyarakat serta PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Binwas. Update regulasi ini sangat penting untuk melihat perkembangan di nasional yang menjadi hal penting untuk dipertimbangkan di dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018.
“Selain itu, perkembangan nasional lainnya yang perlu dicermati adalah Pilkada serentak di bulan Juni 2018 pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memasuki tahun keempat, revisi regulasi tentang Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR), dan perkembangan terkait isu perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi)”, tambah Maya.
Terkait dengan capaian yang telah dihasilkan selama tahun 2017, Yulius Hendra menjelaskan hal ini dibagi dalam 4 aspek, yaitu kelembagaan, kebijakan, pengetahuan, dan masyarakat. Ke empat aspek ini didentifikasi melalui program-program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2017.
“Kami melihat capaian yang banyak teridentifikasi di tahun 2017 adalah adanya rekomendasi kebijakan yang kami hasilkan baik melalui Policy Brief maupun laporan riset yang dilakukan oleh PATTIRO, yang semakin membuktikan PATTIRO sebagai salah satu lembaga think tank di Indonesia, jelas Yulius.
Untuk membangun tim kerja yang solid dan saling mendukung satu sama lain, dalam kesempatan Raker ini juga dilakukan tim building Pegiat PATTIRO.
Posted in Berita & AgendaLeave a Comment on Rumuskan Rencana Kerja Tahunan, PATTIRO Selenggarakan Rapat Kerja Tahun 2018
SIARAN PERS
KOALISI MASYARAKAT SIPIL
OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI
Jakarta, 14 Januari 2018
Outlook Kebijakan Anggaran Sektor Hutan dan Lahan Tahun 2018
“Capaian Kinerja Perhutanan Sosial Baru 6%, KLHK Perlu Terobosan Baru di Tahun 2018”
Dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah telah menargetkan luas areal perhutanan sosial sebesar 12,7 juta ha. Sayangnya , memasuki tahun ketiga, baru 6% dari target yang terealisasi. Agar target 12,7 juta ha bisa tercapai di tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu mengejar sisa capaian sebesar 94% dalam dua tahun kedepan.
Koalisi Optimalisasi Dana Bagi Hasil (Koalisi DBH DR) yang terdiri dari beberapa lembaga, yaitu Indonesia Budget Center (IBC), PATTIRO, Q-BAR, FITRA Provinsi Riau, JARI Indonesia Borneo Barat, Kawal Borneo Community Foundation, JANGKAR, PLH KALTARA, MITRA INSANI dan Institut Sikola Mombine memandang KLHK telah melakukan terobosan di tahun 2018, yaitu dengan menaikkan anggaran untuk perhutanan sosial 152%. “Dari jumlah ini, alokasi anggaran penyiapan areal perhutanan sosial tahun 2018 naik sebesar 242% dibandingkan anggaran tahun 2017”, ungkap Roy Salam dari Indonesia Budget Center.
Namun demikian, Koalisi mengingatkan KLHK untuk lebih serius lagi di dalam mengejar target 12,7 juta ha. “Untuk tahun 2018 dan 2019, kami berharap agar KLHK juga melakukan terobosan lainnya, terutama melakukan upaya sinergi dengan program/kegiatan lainnya, baik di internal KLHK maupun dengan Kementerian lainnya. Sinergi antara Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) yang bertanggung jawab untuk capaian target 12,7 juta ha perhutanan sosial dengan Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) yang bertanggung jawab untuk capaian kinerja rehabilitasi hutan dan lahan, “ tambah Maya Rostanty dari PATTIRO.
Anggota koalisi lainnya, yaitu Bejo Untung menjelaskan bahwa jika ingin terjadi akselerasi capaian kinerja, sinergi antara dua Direktorat Jenderal ini mutlak harus dilakukan, mengingat ada keterkaitan yang sangat erat antara rehabilitasi hutan dan lahan dengan perhutanan sosial. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis akan sukses jika ada keterlibatan dari masyarakat, dimana saat ini Ditjen PSKL memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat di dalam mengelola hutan. Jika sinergi ini dapat terjadi, maka Ditjen PDASHL juga akan terbantu dalam mencapai capaian target rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 5,5 juta ha sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019.
“Perlu diketahui bahwa capaian tahunan rehabilitasi hutan dan lahan sangat kecil, termasuk jika dibandingkan dengan capaian di era SBY dimana pada tahun 2012 realiasi rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 509.523 ha, 2013 sebesar 664.047 ha dan 2014 sebesar 486.858 ha. Koalisi mencatat, Laporan Kinerja Laporan Kinerja Ditjen PDASHL Tahun 2016 menyatakan bahwa sasaran program adalah “meningkatkan tutupan hutan di hutan lindung dan lahan” dengan indikator kinerja “luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun”. Capaian kinerja diklaim berhasil dikarenakan realisasi sebesar 64.774 ha lebih tinggi dibandingkan target sebesar 38.000 ha. Maka dicermati disini terkait narasi indikator kinerja “luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun”, apakah berarti Ditjen PDASHL hanya melakukan rehabilitasi di hutan lindung. Jika ya, lantas siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai target berkurangnya 5,5 juta lahan kritis?,” imbuh anggota koalisi lainnya, Maya Rostanty.
Selain itu, KLHK perlu meningkatkan sinergi dengan Kementerian Desa dan Pemerintah Daerah. Data yang dihimpun oleh Koalisi dari 15 provinsi menunjukkan rendahnya alokasi anggaran untuk perhutanan sosial (rata-rata hanya 1,5% atau Rp 800 juta dari Belanja Urusan Kehutanan) dan rehabilitasi hutan dan lahan (rata-rata hanya 9,4 % atau Rp 13,7 miliar dari Belanja Urusan Kehutanan. Dalam rangka meningkatkan alokasi anggaran perhutsos dan rehabilitasi hutan dan lahan, Kementerian Desa perlu digandeng agar mengoptimalkan Dana Desa. Sedangkan Pemerintah Daerah perlu digandeng untuk mengoptimalkan DBH DR yang dikelola oleh provinsi (mulai tahun 2017) maupun sisa DBH DR sampai dengan tahun 2016 yang masih mengendap di rekening kabupaten/kota yang jumlahnya sekitar 6,8 triliun. “Untuk mengakselerasi penggunaan DBH DR, Koalisi mengapresiasi terbitnya PMK No 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang merupakan revisi dari PMK No 126/PMK.07/2007. PMK ini merupakan respons atas keluhan dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan di dalam menggunakan DBH DR karena aturannya yang dipandang terlalu kaku, “ tambah Ahmad Taufik.
Sedangkan untuk pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), capaian kinerja dari KLHK sangat baik, yang dibuktikan dengan menurunnya jumlah titik api secara signifikan sebesar 99% di tahun 2017, dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Namun demikian, pemerintah tidak boleh lengah. Upaya-upaya pencegahan Karhutla secara sistematis perlu terus dilakukan di tahun 2018.
Koalisi Masyarakat Sipil
Indonesia Budget Center (IBC), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO Jakarta), FITRA Riau, JARI Borneo Barat, Perkumpulan Lintas Hijau (PLH Kaltara), Kawal Borneo Community Foundation (KBCF Kaltim), KARSA Sulteng, Sikola Mombine Sulteng, Jaringan Advokasi dan Kebijakan Anggaran (Jangkar Papua Barat), QBAR Sumbar, Yayasan Mitra Insani.
Contact Person:
Roy Salam (081341670121)
Maya Rostanty (081210723029)
Posted in Siaran PersLeave a Comment on Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
Sebagai negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000 pulau, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan kejadian cuaca ekstrem menjadi masalah utama. Dampak perubahan iklim ini mulai dirasakan di berbagai wilayah, terutama yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi. Salah satunya Provinsi Jawa Timur. Selain dampak perubahan iklim, intensitas bencana di Jawa Timur juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Jenis bencana yang banyak terjadi yaitu banjir dan longsor, selain gempa, tsunami, kekeringan, puting beliung, kebakaran, teror dan letusan gunung berapi. Kabupaten Blitar merupakan daerah yang rawan terkena dampak perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur. Dalam kurun Januari–Juli 2016 Kabupaten Blitar menghadapi situasi bencana seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, puting beliung, langka air, tersambar petir, lahar dingin, angin ribut, dan ROB. Bahkan belum lama ini telah terjadi bencana longsor dan banjir yang cukup parah. Dampak perubahan iklim ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah semata, tapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat sampai ke tingkat desa.
PATTIRO melalui dukungan APIK USAID, memperkuat peran aktif masyarakat di Desa Semen dan Kelurahan Sutojayan dalam menghadapi adaptasi perubahan iklim serta mendorong Pemerintah Desa dan Kabupaten untuk mengintegrasikan rencana aksi komunitas dalam menghadapi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan desa dan kabupaten.
Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, tanggal 20-21 Desember 2017 lalu, PATTIRO menyelenggarakan Pelatihan Kebencanaan bagi masyarakat di Desa Semen dan Kelurahan Sutojayan yang tergabung dalam Forum Adaptasi Perubahan Iklim dan Penanggulangan Resiko Bencana (Forum API-PRB). “Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan kegiatan tanggap darurat bencana”, ujar Imam Karya Bakti, Program Manager PATTIRO.
“Dengan adanya pelatihan ini diharapkan masyarakat terlatih dan siap tanggap terhadap bencana yang terjadi di desa mereka maupun di luar desa mereka, dan mereka telah siap dan memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi di lingkungan mereka”, tambah Imam.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dengan materi pelatihan yang mencakup, konsep penanggulangan tanggap darurat bencana, tim reaksi cepat, mekanisme kedaruratan penyelamatan pengungsi, kesehatan, dan logistik. “Kehadiran narasumber dari BPBD sangat membantu kami dalam upaya mensinergikan program-program kebencanaan yang dilakukan oleh Pemda agar Forum API-PRB ini dapat menjadi mitra pemerintah dalam penanggulangan bencana”, imbuh Imam lagi.
Masyarakat dari Forum API-PRB ini pun merasakan manfaat dari pelatihan yang mereka dapatkan. “Dengan mengikuti pelatihan ini, kami mendapatkan ilmu baru tentang kebencanaan, peringatan dini bencana, dan Forum API-PRB ini harus berada di depan dan sigap ketika terjadi bencana”, ujar Kusnadi ketua Forum API-PRB Kelurahan Sutojayan.
Hal senada juga dirasakan oleh Pemerintah Desa Semen, yaitu dengan mengikuti pelatihan kebencanaan mereka semakin memahami bagaimana seharusnya menghadapi bencana. “Kami jadi semakin mengerti apa yang seharusnya dilakukan ketika terjadi bencana, harapannya dengan pelatihan dan adanya program ini, masyarakat semakin solid dan didukung oleh semua pihak, bermanfaat bagi masyarakat, dan Desa semakin tangguh menghadapi bencana”, kata Slamet Suyanto Kepala Desa Semen.
Menyoroti tingkat partisipasi perempuan dalam pelatihan ini, menurut Beni Trimaningsih, Fasilitator Desa Semen, mereka tidak hanya hadir tapi juga aktif berpendapat. “Keterlibatan perempuan sudah sangat baik, dan mereka aktif tidak hanya dalam pelatihan ini, tapi juga dalam berbagai forum kegiatan lainnya. Mereka mewakili perwakilan dari berbagai unsur organisasi yang ada di desa, seperti PKK, LPMD, Posyandu, Kader Desa, BPD, Karang Taruna, dan anggota Forum API-PRB”, ujar Beni.
Posted in Berita & AgendaLeave a Comment on PATTIRO Latih Komunitas tentang Kebencanaan agar Tangguh Menghadapi Perubahan Iklim
Berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, Pemerintah Indonesia terus melanjutkan upaya mendorong reformasi birokrasi di sektor publik, salah satunya melalui pengelolaan pengaduan. Saat ini Pemerintah telah mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang dikenal dengan LAPOR!SP4N dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial. LAPOR!SP4N saat ini telah menangani lebih dari 10.000 pengaduan setiap bulannya dan berupaya memberikan respon atas pengaduan dari warga masyarakat dan proses penyelesaiannya dalam waktu lima hari.
Melalui pengelolaan pengaduan, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengembangkan hubungan yang lebih baik dan memahami kebutuhan masyarakat, serta terbangun kepercayaan masyarakat melalui masukan yang diberikan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Sistem pengelolaan pengaduan ini juga menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan hubungan yang bertanggung jawab antara pemerintah dan warga masyarakat.
Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pengelolaan pengaduan, PATTIRO yang didukung oleh CEGAH USAID menjalankan program dengan durasi 4 bulan, mengembangkan naskah akademik tentang pembentukan jabatan fungsional pengelola pengaduan pelayanan publik. Implementasi program ini dilakukan sebagai dukungan terhadap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenAPN-RB), Ombudsman RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP) di dalam melaksanakan roadmap pengembangan LAPOR!SP4N.
Untuk mengawali implementasi program serta menyusun rencana kegiatan, tanggal 15 Desember 2017, PATTIRO menyelenggarakan Workshop Perencanaan Program yang dihadiri oleh CEGAH USAID, KemenPAN-RB, Ombudsman RI, dan KSP. “Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan pemahaman dan perspektif antara PATTIRO, KemenPAN-RB, ORI dan KSP, serta pemangku kepentingan lainnya tentang output yang akan dihasilkan, dan berbagi pengalaman pembentukan jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) sebagai masukan dalam perencanaan program” ujar Bejo Untung, Program Manager PATTIRO.
“Naskah akademik yang akan disusun ini akan menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri PAN-RB tentang jabatan fungsional pengelola pengaduan pelayanan publik”, tambah Bejo Untung.
Dalam proses diskusi, Ahsanul Minan dari CEGAH USAID menyampaikan perlunya penyusunan kajian Naskah Akademik tentang pengelola pengaduan ini dilatarbelakangi dari rekomendasi hasil kajian evaluasi terhadap LAPOR! SP4N. “Kajian itu merekomendasikan KemenPAN-RB membuat unit khusus yang menangani LAPOR!SP4N termasuk pengelolaan sistem, koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga, memantau efektivitas pengelolaan pengaduan; pelatihan dan dukungan teknis, berbagi praktik baik pengelolaan pengaduan antar instansi pemerintah, dan melaporkan hasilnya secara teratur. Unit khusus dimaksud harus memiliki kewenangan yang memadai untuk itu”, tegas Minan.
“Selain itu, staf admin LAPOR!SP4N yang ada di instansi pemerintah saat ini merupakan posisi sementara, karena belum ada pengaturan mengenai posisi khusus bagi petugas pengelola pengaduan, sehingga staf kurang memiliki motivasi dan kapasitas yang tidak memadai. Oleh karena itu, kajian itu merekomendasikan Pemerintah untuk mempertimbangkan pembentukan jabatan fungsional bagi pengelola pengaduan”, tambah Minan.
Kurnia dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menyampaikan pengalamannya dalam menyusun Jabatan Fungsional (JF) Analis Kebijakan dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) yang dilakukan dengan target kurang dari 1 tahun. “Kami mengembangkan JF AKPD tahun 2014, mulai dari zero dengan target kurang dari satu tahun harus sudah ditetapkan, padahal anggaran belum tersedia”, ujar Kurnia.
“JF AKPD ditetapkan bulan November 2014, proses ini kurang dari satu tahun dari saat memulai menyusun JF. Untuk mempercepat proses penyusunan, di awal kami telah melibatkan KemenPAN-RB dan BKN”, ujar Kurnia memberikan tips buat PATTIRO.
Kurnia menegaskan, dalam penyusunan JF ini sangat penting merumuskan butir-butir kegiatan yang menjadi tugas pokok JF, tugas tambahan yang menjadi tugas-tugas penting di luar tugas pokok, serta wewenang sampai tingkat eksekusi dan tindaklanjut.
Senada dengan yang disampaikan Kurnia, Muhammad Imanuddin, Asdep Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Deputi Pelayanan Publik, KemenPAN-RB, juga menyampaikan pentingnya menginventarisasi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pengelola LAPOR maupun analis. “Dalam menyusun JF pengelola LAPOR ini, sejauhmana kita mampu menginventarisir tugas-tugas, beban kerja, apakah cukup sebagai justifikasi bahwa JF ini memang dibutuhkan”, ujar Iman.
“Kita harus bisa memberikan pekerjaan yang cukup dari segi beban kerja dan spesifik dari sisi fungsi. Jika terlalu sedikit atau terlalu umum, maka bisa jadi orang akan beranggapan bahwa pekerjaan mengelola LAPOR ini tidak dibutuhkan JF khusus, tetapi bisa dilakukan oleh JF umum”, tegas Iman.
Menanggapi hal tersebut, Bejo Untung menyampaikan dalam proses penyusunan kajian akan dilakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kapasitas yang relevan dengan JF ini.
Posted in Berita & AgendaLeave a Comment on Mengawali Program Baru, PATTIRO Selenggarakan Workshop Perencanaan Program
PATTIRO
PATTIRO
InfoPATTIRO
Yayasan PATTIRO
Blog PATTIRO
