Pendataan Disabilitas Masih Menjadi Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusi

Kontributor: Nurjanah dan Fitria

Dilatarbelakangi oleh keinginan mendokumentasikan praktek baik yang selama ini telah dilakukan di banyak daerah terkait pendataan disabilitas dan pelayanan publik ramah disabilitas, PATTIRO melakukan kajian praktik pelayanan publik ramah disabilitas dan pendataan disabilitas yang telah dilakukan oleh Mitra Program Peduli dan CSO di 5 kabupaten/Kota di 4 provinsi, yaitu provinsi Jawa Tengah (Sukoharjo), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kulon Progo), Provinsi NTB (Lombok Barat), Provinsi Sulawesi Selatan (Bone), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sumba Barat), dan Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin). Mereka telah melakukan banyak pratek baik dalam kebijakan pelayanan publik dan pendataan penyandang disabilitas, seperti terbitnya Peraturan Desa tentang Desa Inklusi, SK Bupati terkait disabilitas, Peraturan Bupati tentang Pendidikan dan Kesehatan Inklusif, keterlibatan disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah, pendataan penyandang disabilitas, dan praktek baik lainnya.

Novita Anggraeni, Program Manager PATTIRO menjelaskan, praktik baik ini sangat penting untuk diangkat terutama di tingkat nasional agar dapat diakomodasi dalam kebijakan dan atau peraturan yang lebih tinggi.

“Walaupun isu pendataan disabilitas dan pelayanan publik yang ramah disabilitas sudah sering didengar, tetapi sampai saat ini permasalahan itu kerap menjadi perbincangan yang masih membutuhkan solusi lebih lanjut, terutama di tingkat nasional, agar upaya baik dan inovasi yang telah dilakukan di banyak daerah dapat lebih diperluas ke daerah-daerah lainnya”, ujar Novita, yang disampaikan pada saat Diskusi Terfokus Hasil Kajian Pelayanan Publik Ramah Disabilitas dan Kajian Pendataan Disabilitas di Jakarta pada Januari 2018 lalu.

Terkait dengan pendataan disabilitas, lebih lanjut Novita menjelaskan, salah satu hambatan dasar dalam upaya pemenuhan hak disabilitas adalah ketiadaan data yang komphrehensif dan yang diperbaharui baik dari nama ataupun jenis kedisabilitasan.

“Ketiadaan data yang komprehensif ini berdampak pada pemenuhan hak disabilitas dalam memiliki data kependudukan, dokumen pendidikan, dan kartu penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU No. 8 tahun 2018 tentang penyandang disabilitas”, kata Novita.

Menurut Novita, pendataan partisipatif akan berjalan bila penyandang disabilitas dilibatkan, dan semua pihak dapat membantu melakukan pendataan disabilitas. “Pendataan disabilitas perlu melibatkan semua pihak termasuk mereka penyandang disabilitas, serta dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Data ini dapat membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan, pendampingan, dan fasilitasi dalam mewujudkan pembangunan inklusi”, tegas Novita.

Menanggapi hal ini, Ade dari The Asia Foundation mengatakan persoalan kapasitas aparatur desa menjadi persoalan tersendiri dalam pendataan disabilitas. “Persoalan kapasitas aparatur desa untuk melakukan pendataan disabilitas secara umum dan spesifik, masih menjadi tantangan di daerah. Dalam pendataan penduduk di desa, Pemerintah Desa belum memiliki data warga penyandang disabilitas, seandainya kita punya data valid di desa tentu akan sangat berguna”, ujar Ade.

Fajri dari PSHK mengatakan salah satu tantangan dari pendataan disabilitas adalah instrumen pendataan itu sendiri. Menurut Fajri, perlu ada pemahaman bersama dari stakeholder terkait pendataan.

“Bicara pendataan disabilitas adalah bicara disabilitas secara keseluruhan, bukan hanya pendataan yang mendapatkan bantuan PMKS. Mandat yang diberikan kepada Kementerian Sosial sangat besar, tidak hanya terbatas pada PMKS, pendataan akan valid bila bermuara pada banyak pihak”, tegas Fajri. 

Sementara itu, dari hasil kajian pendataan disabilitas yang dilakukan oleh PATTIRO, Novita menyampaikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat. “Diantara rekomendasi yang akan akan kami sampaikan terkait dengan pendataan disabilitas ini antara lain, perlu dibangun baseline data disabilitas di tingkat nasional, perlu di bangun persamaan persepsi dan pemaknaan disabilitas antar sektor, misalnya definisi disabilitas di sektor kesehatan, pendidikan dan data kependudukan administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta perlu dipikirkan mekanisme pemutakhiran data dengan biaya yang terjangkau”, ujar Novita.

PATTIRO mengapresiasi kerja-kerja Mitra Program Peduli dan CSO yang sudah berupaya melakukan pendataan disabilitas dan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik ramah disabilitas. “Apresiasi kami sampaikan kepada mitra program peduli dan CSO yang telah melakukan praktik baik pendataan disabilitas, dan harapan kami kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dapat meningkatkan upaya pendataan disabilitas agar pembangunan inklusif bisa terwujud”, tambah Novita

Posted in Berita & Agenda, SliderUtamaTagged , , , Leave a Comment on Pendataan Disabilitas Masih Menjadi Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusi

PATTIRO Bertahan Di Peringkat 34 Dalam Think Tank Dunia

The Lauder Institute of the University of Pennsylvania, USA, merilis Global Think Tank Index Report 2017 mengenai organisasi-organisasi yang berpengaruh di dunia. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) sebagai lembaga riset dan advokasi tetap bertahan di peringkat yang sama sebagaimana yang telah diraih pada tahun 2007, yaitu peringkat 34 untuk kategori Top Transparency and Good Governance Think Tanks dari 7.815 think tank dari seluruh dunia.
“Kami sangat bersyukur atas capaian ini, karena untuk tetap bertahan, tidaklah mudah. Kompetisi diantara lembaga think tank sangat ketat. Jika disandingkan antara laporan tahun 2018 dan tahun 2017, maka ada beberapa lembaga yang turun peringkatnya, dan ada pula lembaga yang mengalami peningkatan peringkat secara signifikan”, ujar Maya Rostanty, Direktur PATTIRO.

Indikator yang menjadi tolak ukur peringkat pada Global Top Think Tank Index antara lain, reputasi hasil penelitian, produk penelitian yang independen, kemampuan melibatkan ahli dan akademisi bereputasi, juga kemampuan mengakses serta meyakinkan pengambil keputusan dan tokoh kunci di pemerintahan untuk membangun kerja sama. Selain itu, kegunaan produk penelitian untuk kepentingan advokasi, dampak penelitian atau program yang dikerjakan bagi pengambil keputusan dan aktor pembuat kebijakan lainnya, keterlibatan publik dalam penelitian, reputasi di media massa, serta pengaruh atau dampak program yang dikerjakan kepada masyarakat luas, juga dipertimbangkan. Capaian PATTIRO dalam Global Think Tank Index menunjukkan keberhasilan PATTIRO dalam hal-hal yang dijadikan sebagai indikator tersebut.

“Capaian ini akan menjadi penyemangat kami untuk terus berkontribusi aktif dalam mempengaruhi proses penyusunan kebijakan publik di Indonesia dengan melakukan evidence-based advocacy, khususnya di tiga area yang menjadi fokus PATTIRO, yaitu transparansi, reformasi pengelolaan keuangan publik, dan akuntabilitas pelayanan publik”, tambah Maya.

Untuk mengetahui Global Go To Think Tank Index Report 2017, dapat mengunduhnya dibawah ini.

Posted in Berita & AgendaTagged , , , Leave a Comment on PATTIRO Bertahan Di Peringkat 34 Dalam Think Tank Dunia

Mendesak, Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

Jabatan fungsional pengelola pengaduan pelayanan publik dirasakan mendesak untuk segera dibentuk. Hal ini mengingat pada umumnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah masih belum dijalankan secara profesional. Selama ini kegiatan yang terkait dengan pengelolaan pengaduan dikerjakan hanya sebagai tugas tambahan sehingga tidak dijalankan secara optimal. Pembentukan jabatan fungsional diharapkan dapat mendorong petugas pengelola pengaduan dapat bekerja secara penuh waktu dan mendapatkan kepastian tentang jaminan jenjang karir. Demikian pendapat yang mengemuka dalam FGD yang diselenggarakan oleh PATTIRO pada Selasa, 6 Februari 2018 di Jakarta.

Komisioner Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya menyatakan bahwa banyak pihak yang menganggap pekerjaan pengelolaan pengaduan hanya sebatas melayani penerimaan pengaduan. Hal ini yang menyebabkan banyak pihak yang tidak sepakat adanya jabatan fungsional pengelola pengaduan karena dianggap pekerjaannya terlalu sederhana. “Padahal petugas pengelola pengaduan juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih advance hingga penyelesaian sengketa,” kata Dadan. Hal senada disampaikan oleh M. Imanuddin, Asdep Perumusan Kebijakan Inovasi KemenPAN-RB bahwa pengelola pengaduan tidak hanya menerima pengaduan tetapi juga dapat menganalisis masalah, memberikan solusi dan rekomendasi atas pengaduan.

“Kompleksitas pekerjaan pengelola pengaduan pelayanan publik tersebut dapat membuka peluang dibentuknya jabatan fungsional,” ungkap Bejo Untung, Program Manager PATTIRO.

Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pelayanan Informasi Kemendagri Handayani Ningrum menyampaikan petugas pengelola pengaduaan saat ini seperti “orang buangan”, padahal menurutnya pengelola pengaduan harus mampu menerima dan mengolah pengaduan aspirasi masyarakat dengan baik. “Orang yang bertugas dalam pengelola pengaduan harus pintar, cepat berpikir, dan kompeten. Pengelola pengaduan harus mampu menjadi corong lembaganya, sehingga harus memiliki kualifikasi personal”, ujarnya. Lebih lanjut Handayani menyatakan bahwa pihaknya juga sangat setuju adanya jabatan fungsional pengelola pengaduan.

Perwakilan dari Diskominfo Kota Semarang Istiqomah mengatakan, pengelola pengaduan di Kota Semarang saat ini ditangani oleh unit bernama Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M). Pada tahun 2017 ada sekitar 6.000 pengaduan yang tertangani. Dirinya setuju ada jabatan fungsional untuk pengelolaan pengaduan. “Pengalaman kami, setiap tahun admin yang mengelola pengaduan selalu berubah. Admin akan lebih fokus apabila ditetapkan sebagai jabatan fungsional,” tambah Istiqomah.

Pakar Administrasi Publik Universitas Indonesia Dr. Lina M. Jannah mengingatkan, ketika mengusulkan adanya jabatan fungsional maka yang dimaksud adalah bukan sekedar kegiatan tapi harus mampu menyelesaikannya secara sendiri. “Sebagai catatan, sebuah pengaduan tidak bisa dilakukan sendiri harus dengan tim. Kalau 12 jenis layanan maka dia (jabatan fungsional) harus menguasainya. Kita juga harus melihat irisan pekerjaannya khawatir adanya tumpang tindih dengan yang lain”, ujarnya.

Pembentukan unit pengelola pengaduan pada lembaga penyelenggara pelayanan pengaduan merupakan kewajiban karena dimandatkan oleh Undang Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Keberadaaan unit pengelola pengaduan tidak terpisahkan dari pelayanan publik. Bahkan melalui sarana pengaduan pemerintah menjadi tahu apa yang dikehendaki oleh masyarakat. “Pengaduan yang paling dominan dimasukan ke dalam perencanaan. Isi dari pengaduan menjadi bahan yang baik untuk perencanaan pembangunan,” ungkap Imanuddin.

Temuan Lapangan Kondisi Pengelolaan Pengaduan

Pada kesempatan yang sama disampaikan juga hasil penelitian PATTIRO terkait dengan kondisi penyelenggaraan pengelolaan pengaduan di beberapa kementerian dan lembaga. Penelitian ini juga menggali data tentang pengalaman pembentukan jabatan fungsional yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Lembaga Administrasi Negara.

Peneliti dari PATTIRO Wawanudin menyampaikan beberapa hasil temuannya. Pertama, sebagian besar kementerian dan lembaga sudah memiliki unit khusus pengelola pengaduan. Di Kemenkes misalnya, terdapat unit pengelola pengaduan yang berada di sub bagian pengaduan masyarakat. Jumlah petugas pengaduan umumnya sudah memadai dengan pembagian tugas untuk menangani unit call center, layanan publik, dan aplikasi pengaduan. Petugas pengaduan direkrut dari tenaga outsourcing yang disebut agen. Agen yang dikontrak memiliki pengalaman di bidang pengelolaan pengaduan dan berada dibawah supervisi ASN. Perekrutan agen melalui pihak ketiga dilakukan tiap tahun secara berulang kali. Terkait dengan aplikasi pengelolaan pengaduan di kementerian dan lembaga kondisinya masih berjalan sendiri-sendiri, sebagian besar belum terintegrasi dengan LAPOR! Tren atau jumlah pengaduan yang masuk ke kementerian cukup banyak sekitar 90-100 pengaduan per hari melalui berbagai saluran. Setiap pengaduan yang masuk tidak langsung dijawab karena perlu dilakukan cross-check ke lapangan. Beberapa kasus, pengadu mendapatkan jawaban dari pengaduannya hingga satu bulan lamanya.

Kedua, sebagian besar narasumber menyampaikan bahwa jabatan fungsional menjadi layak karena tugas pengelola pengaduan bukan sekedar menerima pengaduan tetapi harus mampu menganalisa pengaduan tersebut hingga menjadi bahan kebijakan. Melalui adanya jabatan fungsional, akan ada tenaga profesional yang akan memperkuat sistem pengelolaan pengaduan. Pembentukan jabatan fungsional diperkirakan akan berdampak kepada tingkat kepuasan pelayanan publik, dan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap bertambahnya anggaran pemerintah.

Ketiga, kegiatan pengelolaan pengaduan didorong agar juga melakukan edukasi kepada masyarakat (creating demand). Upaya ini diperkirakan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. (RN)

Posted in Berita & AgendaTagged , , Leave a Comment on Mendesak, Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

Antisipasi Masa Depan Pertanian, Desa Jatinom Gelar Pelatihan

Dampak perubahan iklim yang paling nyata terjadi pada sektor pertanian adalah terjadinya kerusakan (degradasi) dan penurunan kualitas sumberdaya lahan dan air, infrastruktur pertanian, penurunan produksi dan produktivitas tanaman pangan, yang akan menghasilkan ancaman kerentanan dan kerawanan terhadap ketahanan pangan. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini akan meningkatkan angka kemiskinan. Betapa dahsyat dampak sosial-ekonomi yang akan terjadi bila sektor pertanian tidak diantisipasi.

Upaya melakukan antisipasi terhadap masa depan pertanian di Desa, PATTIRO melakukan kerja-kerja replikasi kegiatan di luar wilayah kerja program yang didukung oleh program APIK (Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan).

“Replikasi dilakukan ke Desa yang memiliki potensi rentan terhadap perubahan iklim, guna mendukung penguatan masyarakat dan pemerintah desa dalam menghadapi perubahan iklim di Kabupaten Blitar.” ujar Imam Karya Bakti, Program Manager PATTIRO.

Kegiatan replikasi program dilakukan di Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Pemerintah Desa berkenan menyelenggarakan pelatihan bagi kelompok tani dalam membuat pupuk organik, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2018 di tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Desa Jatinom. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya kemampuan petani di Jatinom dalam menghadapi perubahan iklim melalui penerapan teknologi adaptasi pembuatan pupuk organik. Hadir pada kesempatan tersebut Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan PPL Dinas Pertanian Kabupaten Blitar.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap petani dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida, menuju pertanian yang ramah lingkungan,” ungkap Taufik, Kepala Desa Jatinom. Kepala Desa Jatinom menyakini dalam upaya adaptasi perubahan iklim, penggunaan bioteknologi di bidang budidaya tanaman perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan sebagainya, dengan tetap mempertahankan tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan petani di Jatinom.

Posted in Berita & AgendaTagged , , , , Leave a Comment on Antisipasi Masa Depan Pertanian, Desa Jatinom Gelar Pelatihan

Rumuskan Rencana Kerja Tahunan, PATTIRO Selenggarakan Rapat Kerja Tahun 2018

Tahun 2018, PATTIRO memasuki usia yang ke-19. Tahun ini juga merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra PATTIRO 2016-2018. Untuk melihat capaian pelaksanaan Renstra 2016-2018, bertempat di Jambu Luwuk Resort Bogor, tanggal 24-26 Januari lalu PATTIRO menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan (Raker).

“Setiap tahun, PATTIRO rutin menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) yang melibatkan seluruh Pegiat PATTIRO. Raker tahun ini diselenggarakan untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, dan peluang pengembangan program yang telah dilaksanakan di tahun 2017”, ujar Maya Rostanty, Direktur PATTIRO.

“Selain itu, yang terpenting dari pelaksanaan Raker ini adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan PATTIRO di tahun 2018, serta merumuskan Rencana Kerja tahun 2018”, tambah Yulius Hendra, Senior Advisor PATTIRO.

Di samping merumuskan Rencana Kerja, ada hal yang berbeda dari pelaksanaan Raker kali ini, yaitu memutakhirkan pengetahuan pegiat melalui update regulasi yang terkait dengan tiga fokus area PATTIRO yang dilakukan oleh seluruh Pegiat.

Update regulasi ini merupakan bagian dari knowledge management yang dibangun agar seluruh Pegiat PATTIRO dapat belajar dan meningkatkan pengetahuannya mengenai isu-isu yang berkembang di luar terutama mengenai kebijakan-kebijakan terbaru yang menjadi ranah isu strategis PATTIRO”, tegas Maya.

Beberapa regulasi yang menjadi tema update regulasi, antara lain PP tentang Inovasi Daerah, PP tentang Partisipasi Masyarakat serta PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Binwas. Update regulasi ini sangat penting untuk melihat perkembangan di nasional yang menjadi hal penting untuk dipertimbangkan di dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018.

“Selain itu, perkembangan nasional lainnya yang perlu dicermati adalah Pilkada serentak di bulan Juni 2018 pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memasuki tahun keempat, revisi regulasi tentang Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR), dan perkembangan terkait isu perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi)”, tambah Maya.

Terkait dengan capaian yang telah dihasilkan selama tahun 2017, Yulius Hendra menjelaskan hal ini dibagi dalam 4 aspek, yaitu kelembagaan, kebijakan, pengetahuan, dan masyarakat. Ke empat aspek ini didentifikasi melalui program-program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2017.

“Kami melihat capaian yang banyak teridentifikasi di tahun 2017 adalah adanya rekomendasi kebijakan yang kami hasilkan baik melalui Policy Brief maupun laporan riset yang dilakukan oleh PATTIRO, yang semakin membuktikan PATTIRO sebagai salah satu lembaga think tank di Indonesia, jelas Yulius.

Untuk membangun tim kerja yang solid dan saling mendukung satu sama lain, dalam kesempatan Raker ini juga dilakukan tim building Pegiat PATTIRO.

Posted in Berita & AgendaTagged , , , , Leave a Comment on Rumuskan Rencana Kerja Tahunan, PATTIRO Selenggarakan Rapat Kerja Tahun 2018

PATTIRO Latih Komunitas tentang Kebencanaan agar Tangguh Menghadapi Perubahan Iklim

Sebagai negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000 pulau, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan kejadian cuaca ekstrem menjadi masalah utama. Dampak perubahan iklim ini mulai dirasakan di berbagai wilayah, terutama yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi. Salah satunya Provinsi Jawa Timur. Selain dampak perubahan iklim, intensitas bencana di Jawa Timur juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Jenis bencana yang banyak terjadi yaitu banjir dan longsor, selain gempa, tsunami, kekeringan, puting beliung, kebakaran, teror dan letusan gunung berapi. Kabupaten Blitar merupakan daerah yang rawan terkena dampak perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur. Dalam kurun Januari–Juli 2016 Kabupaten Blitar menghadapi situasi bencana seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, puting beliung, langka air, tersambar petir, lahar dingin, angin ribut, dan ROB. Bahkan belum lama ini telah terjadi bencana longsor dan banjir yang cukup parah. Dampak perubahan iklim ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah semata, tapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat sampai ke tingkat desa.

PATTIRO melalui dukungan APIK USAID, memperkuat peran aktif masyarakat di Desa Semen dan Kelurahan Sutojayan dalam menghadapi adaptasi perubahan iklim serta mendorong Pemerintah Desa dan Kabupaten untuk mengintegrasikan rencana aksi komunitas dalam menghadapi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan desa dan kabupaten.

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, tanggal 20-21 Desember 2017 lalu, PATTIRO menyelenggarakan Pelatihan Kebencanaan bagi masyarakat di Desa Semen dan Kelurahan Sutojayan yang tergabung dalam Forum Adaptasi Perubahan Iklim dan Penanggulangan Resiko Bencana (Forum API-PRB). “Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan kegiatan tanggap darurat bencana”, ujar Imam Karya Bakti, Program Manager PATTIRO.

“Dengan adanya pelatihan ini diharapkan masyarakat terlatih dan siap tanggap terhadap bencana yang terjadi di desa mereka maupun di luar desa mereka, dan mereka telah siap dan memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi di lingkungan mereka”, tambah Imam.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dengan materi pelatihan yang mencakup, konsep penanggulangan tanggap darurat bencana, tim reaksi cepat, mekanisme kedaruratan penyelamatan pengungsi, kesehatan, dan logistik. “Kehadiran narasumber dari BPBD sangat membantu kami dalam upaya mensinergikan program-program kebencanaan yang dilakukan oleh Pemda agar Forum API-PRB ini dapat menjadi mitra pemerintah dalam penanggulangan bencana”, imbuh Imam lagi.

Masyarakat dari Forum API-PRB ini pun merasakan manfaat dari pelatihan yang mereka dapatkan. “Dengan mengikuti pelatihan ini, kami mendapatkan ilmu baru tentang kebencanaan, peringatan dini bencana, dan Forum API-PRB ini harus berada di depan dan sigap ketika terjadi bencana”, ujar Kusnadi ketua Forum API-PRB Kelurahan Sutojayan.

Hal senada juga dirasakan oleh Pemerintah Desa Semen, yaitu dengan mengikuti pelatihan kebencanaan mereka semakin memahami bagaimana seharusnya menghadapi bencana. “Kami jadi semakin mengerti apa yang seharusnya dilakukan ketika terjadi bencana, harapannya dengan pelatihan dan adanya program ini, masyarakat semakin solid dan didukung oleh semua pihak, bermanfaat bagi masyarakat, dan Desa semakin tangguh menghadapi bencana”, kata Slamet Suyanto Kepala Desa Semen.

Menyoroti tingkat partisipasi perempuan dalam pelatihan ini, menurut Beni Trimaningsih, Fasilitator Desa Semen, mereka tidak hanya hadir tapi juga aktif berpendapat. “Keterlibatan perempuan sudah sangat baik, dan mereka aktif tidak hanya dalam pelatihan ini, tapi juga dalam berbagai forum kegiatan lainnya. Mereka mewakili perwakilan dari berbagai unsur organisasi yang ada di desa, seperti PKK, LPMD, Posyandu, Kader Desa, BPD, Karang Taruna, dan anggota Forum API-PRB”, ujar Beni.

Posted in Berita & AgendaTagged , , , , Leave a Comment on PATTIRO Latih Komunitas tentang Kebencanaan agar Tangguh Menghadapi Perubahan Iklim

Mengawali Program Baru, PATTIRO Selenggarakan Workshop Perencanaan Program

Berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, Pemerintah Indonesia terus melanjutkan upaya mendorong reformasi birokrasi di sektor publik, salah satunya melalui pengelolaan pengaduan. Saat ini Pemerintah telah mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang dikenal dengan LAPOR!SP4N dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial. LAPOR!SP4N saat ini telah menangani lebih dari 10.000 pengaduan setiap bulannya dan berupaya memberikan respon atas pengaduan dari warga masyarakat dan proses penyelesaiannya dalam waktu lima hari.

Melalui pengelolaan pengaduan, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengembangkan hubungan yang lebih baik dan memahami kebutuhan masyarakat, serta terbangun kepercayaan masyarakat melalui masukan yang diberikan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Sistem pengelolaan pengaduan ini juga menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan hubungan yang bertanggung jawab antara pemerintah dan warga masyarakat.

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pengelolaan pengaduan, PATTIRO yang didukung oleh CEGAH USAID menjalankan program dengan durasi 4 bulan, mengembangkan naskah akademik tentang pembentukan jabatan fungsional pengelola pengaduan pelayanan publik. Implementasi program ini dilakukan sebagai dukungan terhadap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenAPN-RB), Ombudsman RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP) di dalam melaksanakan roadmap pengembangan LAPOR!SP4N.

Untuk mengawali implementasi program serta menyusun rencana kegiatan, tanggal 15 Desember 2017, PATTIRO menyelenggarakan Workshop Perencanaan Program yang dihadiri oleh CEGAH USAID, KemenPAN-RB, Ombudsman RI, dan KSP. “Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan pemahaman dan perspektif antara PATTIRO, KemenPAN-RB, ORI dan KSP, serta pemangku kepentingan lainnya tentang output yang akan dihasilkan, dan berbagi pengalaman pembentukan jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) sebagai masukan dalam perencanaan program” ujar Bejo Untung, Program Manager PATTIRO.

“Naskah akademik yang akan disusun ini akan menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri PAN-RB tentang jabatan fungsional pengelola pengaduan pelayanan publik”, tambah Bejo Untung.

Dalam proses diskusi, Ahsanul Minan dari CEGAH USAID menyampaikan perlunya penyusunan kajian Naskah Akademik tentang pengelola pengaduan ini dilatarbelakangi dari rekomendasi hasil kajian evaluasi terhadap LAPOR! SP4N. “Kajian itu merekomendasikan KemenPAN-RB membuat unit khusus yang menangani LAPOR!SP4N termasuk pengelolaan sistem, koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga, memantau efektivitas pengelolaan pengaduan; pelatihan dan dukungan teknis, berbagi praktik baik pengelolaan pengaduan antar instansi pemerintah, dan melaporkan hasilnya secara teratur. Unit khusus dimaksud harus memiliki kewenangan yang memadai untuk itu”, tegas Minan.

“Selain itu, staf admin LAPOR!SP4N yang ada di instansi pemerintah saat ini merupakan posisi sementara, karena belum ada pengaturan mengenai posisi khusus bagi petugas pengelola pengaduan, sehingga staf kurang memiliki motivasi dan kapasitas yang tidak memadai. Oleh karena itu, kajian itu merekomendasikan Pemerintah untuk mempertimbangkan pembentukan jabatan fungsional bagi pengelola pengaduan”, tambah Minan.

Kurnia dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menyampaikan pengalamannya dalam menyusun Jabatan Fungsional (JF) Analis Kebijakan dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) yang dilakukan dengan target kurang dari 1 tahun. “Kami mengembangkan JF AKPD tahun 2014, mulai dari zero dengan target kurang dari satu tahun harus sudah ditetapkan, padahal anggaran belum tersedia”, ujar Kurnia.

“JF AKPD ditetapkan bulan November 2014, proses ini kurang dari satu tahun dari saat memulai menyusun JF. Untuk mempercepat proses penyusunan, di awal kami telah melibatkan KemenPAN-RB dan BKN”, ujar Kurnia memberikan tips buat PATTIRO.

Kurnia menegaskan, dalam penyusunan JF ini sangat penting merumuskan butir-butir kegiatan yang menjadi tugas pokok JF, tugas tambahan yang menjadi tugas-tugas penting di luar tugas pokok, serta wewenang sampai tingkat eksekusi dan tindaklanjut.

Senada dengan yang disampaikan Kurnia, Muhammad Imanuddin, Asdep Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Deputi Pelayanan Publik, KemenPAN-RB, juga menyampaikan pentingnya menginventarisasi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pengelola LAPOR maupun analis. “Dalam menyusun JF pengelola LAPOR ini, sejauhmana kita mampu menginventarisir tugas-tugas, beban kerja, apakah cukup sebagai justifikasi bahwa JF ini memang dibutuhkan”, ujar Iman.

“Kita harus bisa memberikan pekerjaan yang cukup dari segi beban kerja dan spesifik dari sisi fungsi. Jika terlalu sedikit atau terlalu umum, maka bisa jadi orang akan beranggapan bahwa pekerjaan mengelola LAPOR ini tidak dibutuhkan JF khusus, tetapi bisa dilakukan oleh JF umum”, tegas Iman.

Menanggapi hal tersebut, Bejo Untung menyampaikan dalam proses penyusunan kajian akan dilakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kapasitas yang relevan dengan JF ini.

Posted in Berita & AgendaTagged , , Leave a Comment on Mengawali Program Baru, PATTIRO Selenggarakan Workshop Perencanaan Program

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) berlaku sejak diundangkannya yaitu 15 Januari 2014. Terbitnya UU ASN ini merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Meski telah diberlakukan sejak tiga tahun yang lalu, UU ASN belum dapat diterapkan secara efektif. Salah satunya karena peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikannya belum terselesaikan. Baru dua peraturan pelaksana yang rampung, yaitu Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN yang terbit 16 September 2015 dan Peraturan Pemerintah  No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan pada 7 April 2017. Meski demikian, DPR-RI melalui hak inisiatifnya mengusulkan untuk merevisi UU ASN.

Untuk merespon hal ini, PATTIRO telah menyusun Policy Paper yang menyoroti dua poin penting dari revisi UU ASN yang diusulkan DPR-RI yaitu keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan kejelasan definisi, keadilan dan kepastian hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan sistem merit di Indonesia. Selengkapnya dapat dibaca dan di unduh dibawah ini.

Posted in Berita & AgendaTagged , , , , Leave a Comment on Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia

Revisi UU ASN Dinilai Hanya Untungkan Kelompok Tertentu

jpnn.comJAKARTA – UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai belum layak direvisi.

Selain masih baru, PP yang merupakan turunan uu ini belum juga diterbitkan. Dari 11 RPP ASN yang disiapkan pemerintah, baru dua ditetapkan.

“Kami rasa terlalu dini kalau UU ASN direvisi. Apalagi uu ini belum dilaksanakan. Kan lucu belum digunakan tapi sudah mau direvisi,” kata Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Maya Rostanty dalam diskusi Revisi UU ASN di Hotel Ibis Tamarin, Rabu (2/8).

Dari hasil diskusi dengan sejumlah pihak, lanjut Maya, ada dua kelompok yang sangat berkepentingan hingga mendesak II ASN direvisi.

Pertama kelompok honorer dan PTT yang minta di PNS-kan. Kedua, kelompok kepala daerah yang terancam tidak bisa menjalankan praktik jual beli jabatan karena adanya sistem terbuka untuk JPT (jabatan pimpinan tinggi).

“Parahnya, keberadaan Komisi ASN (KASN) ditiadakan dalam revisi uu tersebut. Hal ini tentu saja membuat sistem merit tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Program Manager PATTIRO Wawanudin menambahkan, pengawal implementasi mestilah lembaga yang terlepas dari pembuat atau pelaksana kebijakan, yakni KASN.

“KASN adalah lembaga independen, langsung bertanggung jawab kepada presiden. Karena itu usulan menghapus KASN melalui revisi UU ASN dan kewenangannya kembali dilimpahkan kepada KemenPAN-RB tidak tepat,” tegasnya. (esy/jpnn)

www.jpnn.com/news/revisi-uu-asn-dinilai-hanya-untungkan-kelompok-tertentu?

Posted in Berita & AgendaTagged , , Leave a Comment on Revisi UU ASN Dinilai Hanya Untungkan Kelompok Tertentu

Direktur PATTIRO: Revisi UU ASN Terlalu Dini

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Maya Rostanty (Tanty) menolak rencana revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tanty memandang rencana revisi terburu-buru mengingat UU tersebut baru disahkan 2014.

“Revisi ini kami pandang terlalu dini,” tegas Tanty saat berkunjung ke Kompleks Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa 22 Agustus 2017.

Tanty menjelaskan, DPR sebagai pelempar wacana revisi sebaiknya memberi ruang pemerintah melaksanakan UU ASN ketimbang mengubah. Apalagi, peraturan pemerintah (PP) masih belum semuanya dirampungkan.

“Lebih baik regulasi turunannya (PP) terbit dan UU bisa dilaksanakan dulu. Kalau tidak pas, ya (revisi dilakukan) memang setelah dilaksanakan. Ini kan belum terlaksana,” ucap Tanty.

Revisi juga dianggap menghambat reformasi birokrasi yang menjadi salah satu nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi bakal terseok apabila pembenahan terganjal regulasi.

Salah satu poin yang cukup signifikan ialah penghapusan Komisi ASN (KASN). Padahal, lembaga itu dibentuk untuk mengawasi sistem merit. Sistem merit mengawasi kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

Selain itu, jelas Tanty, DPR juga fokus pada pengangkatan honorer sebagai ASN secara otomatis. Tingginya concern DPR soal itu memunculkan kecurigaan isu ini bisa dipolitisasi karena tahun politik segera tiba.

Pengangkatan honorer secara otomatis juga bisa menimbulkan beban baru bagi pemerintah. “Kalau (revisi) ini jadi, menambah beban keuangan negara. Ini juga mencederai sistem merit (di mana) semua harus ikut seleksi,” tegas Tanty.

Program Manager PATTIRO Wawanudin membeberkan, dalam revisi, hilangnya KASN bakal mengembalikan kewenangan dan fungsi kepada Kementerian PAN RB. Setidaknya, ada 19 pasal yang dihapus terkait itu.

Wawan menganggap akan sangat lucu apabila Kementerian PAN RB mengawasi dirinya sendiri. “Jeruk makan jeruk.”

Pengawas, jelas Wawan, harus independen dan netral untuk memastikan sistem merit berjalan baik. Ia mengkhawatirkan arah merit sistem bila dilaksanakan oknum-oknum yang juga berada dalam lingkup ASN.

(OJE)

Sumber:

http://news.metrotvnews.com/politik/Dkq6gnQK-direktur-pattiro-revisi-uu-asn-terlalu-dini

Posted in Berita & AgendaTagged , , , , , Leave a Comment on Direktur PATTIRO: Revisi UU ASN Terlalu Dini