TELAAH EKSEKUTIF | Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di 4 Kabupaten/Kota

Pemberantasan TB paru di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1969 namun hasilnya belum memuaskan. Berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2016, Indonesia menduduki peringkat kedua di bawah India penderita TB terbanyak. Angka ini cukup memprihatinkan mengingat TB merupakan salah satu penyakit menular yang penularannya bisa sangat cepat melalui udara dan tanpa bisa diketahui secara langsung oleh penderitanya. Sejak 2016, Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kepemilikan pentingnya pemberantasan TB di daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah mendorong adanya Rencana Aksi Daerah dan Regulasi yang mendukung pemberantasan TB, serta alokasi anggaran untuk penanggulangan TB. Bentuk lain upaya mendorong kepedulian atas pemberantasan TB adalah menguatkan peran dan partisipasi masyarakat melalui monitoring warga, audit sosial dan serangkaian upaya pengawasan lainnya.

Organisasi Masyarakat Sipil harus mengambil peran penting dalam layanan dan program penanggulangan TB di Indonesia. Mereka berperan mengisi kesenjangan antara sistem layanan kesehatan yang ada dengan kemampuan masyarakat untuk dapat mengaksesnya. Peran tersebut diantaranya adalah penemuan pasien dengan gejala TB, membantu masyarakat untuk mengakses fasilitas layanan TB yang berkualitas dan mendukung pasien untuk menyelesaikan pengobatan. Advokasi adalah peran yang sangat penting dari organisasi masyarakat sipil karena komitmen penyediaan sumber daya TB terutama di tingkat lokal masih sangat rendah.

PATTIRO menjadi bagian dari program Challenge TB yang didukung oleh KNCV Foundation, mengambil peran dalam penanggulangan TB dengan cara mendorong keterlibatan partisipasi aktif Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk penanggulangan TB, yang dilaksanakan di Kabupaten Jember (Provinsi Jawa Timur), Kota Surakarta (Provinsi Jawa Tengah), Kota Jayapura (Provinsi Papua) dan Kota Bandung (Provinsi Jawa Barat). PATTIRO melihat keterlibatan OMS dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah menjadi penting untuk menghasilkan pelayanan publik termasuk layanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas, serta adanya akuntabilitas pemerintah daerah.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh OMS untuk mendorong komitmen Pemda dalam penangulangan TB, diantaranya adalah mendorong adanya alokasi anggaran dalam APBD untuk penanggulangan TB. Usulan OMS dikemas dalam bentuk Telaah Eksekutif yang menjadi bahan advokasi berbasis bukti. Berikut adalah Telaah Eksekutif dari 4 Kabupaten/Kota yang telah disusun oleh Koalisi CSO.

 

 

Posted in PublikasiTagged , , , , Leave a Comment on TELAAH EKSEKUTIF | Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di 4 Kabupaten/Kota

Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Posted in Buku, PublikasiTagged , , , Leave a Comment on Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Fact Sheet : Membangkitkan Ekonomi Desa Melalui BUM Desa

Posted in Lembar fakta, PublikasiTagged , , , , , , Leave a Comment on Fact Sheet : Membangkitkan Ekonomi Desa Melalui BUM Desa

Fact Sheet | Desa Adat: Praktek Penetapan Di Kabupaten Siak

Posted in Lembar fakta, PublikasiTagged , , , , , Leave a Comment on Fact Sheet | Desa Adat: Praktek Penetapan Di Kabupaten Siak

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas

Posted in Buku, PublikasiTagged , , , , , , , Leave a Comment on Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas

Policy Brief | Pemenuhan Hak atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas

Posted in Memo Kebijakan, Publikasi, Ringkasan KebijakanTagged , , , , , , Leave a Comment on Policy Brief | Pemenuhan Hak atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas

Policy Brief | Optimalisasi Fungsi Kecamatan dalam Memberdayakan dan Memandirikan Desa

Posted in Memo Kebijakan, Ringkasan KebijakanTagged , , , , , , , , , , , , Leave a Comment on Policy Brief | Optimalisasi Fungsi Kecamatan dalam Memberdayakan dan Memandirikan Desa

Fact Sheet | Kewenangan dan Pelayanan Publik Desa

Posted in Lembar fakta, PublikasiTagged , , , , , , , Leave a Comment on Fact Sheet | Kewenangan dan Pelayanan Publik Desa

Policy Brief | Mempertangguh Badan Usaha Milik Desa untuk Menggerakkan Ekonomi Desa

Posted in Publikasi, Ringkasan KebijakanTagged , , , Leave a Comment on Policy Brief | Mempertangguh Badan Usaha Milik Desa untuk Menggerakkan Ekonomi Desa

Fact Sheet | Demokrasi Desa dalam Bingkai Pengaturan UU Desa

Posted in Lembar fakta, PublikasiTagged , , , , , , , Leave a Comment on Fact Sheet | Demokrasi Desa dalam Bingkai Pengaturan UU Desa