Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial

Pada akhir 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi HasilSumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR). PMK ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 yang mengatur penggunaan DBH DR yang diterima Pemerintah Provinsi maupun sisa DBH DR yang berada di rekening kas umum Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara umum arah kebijakan PMK ini adalah mendorong agar DBH DR digunakan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, dan memprioritaskan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

PMK ini merupakan terobosan pemerintah untuk menjawab permasalahan tidak terserapnya DBH DR Kabupaten/Kota sehingga menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bertahun-tahun di kas daerah. Sampai dengan 2016, SiLPA DBH DR di di 236 Kabupaten dan 24 Kota mencapai Rp 6,9 triliun. Jumlah ini diperkirakan meningkat, mengingat pada 2017 lalu DBH DR yang disalurkan langsung pada 27 Provinsi sebesar Rp 699,5 miliar. Meski sejak tahun 2017 DBH DR sudah dialihkan dari Pemkab/Pemkot ke Pemprov sebagai konsekuensi pemberlakuan UU Pemerintahan Daerah yang baru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014, namun daerah tidak menggunakan dana tersebut atau memilih untuk tidak menyerapnya. Hal ini disebabkan pengaturan yang ketat dalam PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi dimana DBH DR digunakan hanya untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

PMK yang ditandatangani pada 29 Desember 2017 ini mengatur tentang penggunaan DBH DR oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot yang tidak hanya digunakan untuk RHL saja. Penggunaan DBH DR Provinsi, selain untuk RHL yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi juga dapat membiayai kegiatan pendukung lainnya. Bagi Kabupaten/Kota yang masih memiliki sisa DBH DR sampai dengan 2016, dana reboisasi digunakan untuk mendanai pengelolaan Taman Hutan Raya; pencegahan dan penanggulangan Karhutla; dan penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.

Dalam PMK ini dijelaskan, sebelum daerah mengusulkan rancangan kegiatan dan penganggaran(RKA) DBH DR, daerah harus menyampaikan laporan realisasi sisa DBH DR kepada Kementerian Keuangan, yang selanjutnya akan dibahas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dan Kemendagri. Bagi daerah yang dinyatakan masih memiliki sisa DBH DR namun tidak mengusulkan dan melaporkan penggunaan DBH DR, Kemenkeu akan menunda penyaluran hingga penghentian DBH kehutanan yang lainnya. Adanya ketegasan pemerintah dalam hal ini patut diapresiasi untuk memacu optimalisasi penyerapan DBH DR di daerah. Pemantauan DBH DR dilakukan oleh Kemenkeu, KemenLHK dan Kemendagri untuk memastikan kepatuhan penyampaian laporan, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan RKA dan mengukur penyerapan dan pencapian output. Pemerintah akan mengevaluasi besaran sisa DBH DR setiap daerah dan kesesuaian kegiatan DBH DR dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai petunjuk teknis PMK, Kemenkeu sudah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang prosedur pembahasan, format, dan standar rincian rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH SDA DR.

Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial

Agenda besar pengelolaan hutan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan dan mewujudkan model hutan yang lestari. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah mencanangkan Perhutanan Sosial yaitu pemberdayaan masyarakat dengan membuka akses kepada masyarakat untuk mengajukan hak pengelolaan hutan. Pemerintah sendiri telah menargetkan alokasi Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta ha. Sayangnya, memasuki tahun ke empat, baru 744 ha atau 6% dari target yang terealisasi. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan anggaran.

Pada 2017, DBH DR yang disalurkan ke Provinsi berjumlah Rp 699,5 miliar. Dari jumlah tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi yang terbanyak dengan Rp 211,3 miliar atau 30% dari total keseluruhan, diikuti Kalimantan Timur Rp 157 miliar dan Kalimantan Utara Rp 126,5 miliar. Ketimpangan target PS dan ketersediaan anggaran seperti yang terjadi di Kalimantan Timur, dengan target perhutanan sosial sebanyak 600 ribu Ha dibutuhkan anggaran Rp 107.300 per Ha atau sekitar Rp 11-12 miliar per tahun. Namun faktanya alokasi anggaran per tahun kurang dari jumlah tersebut. Akibatnya, realisasi Perhutanan Sosial sampai tahun 2017 baru mencapai 102 ribu Ha.

Tabel 1. Anggaran DBH DR Tahun 2017 dan 2018 di 13 Provinsi di Indonesia (dalam juta)

 

Sumber: Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA 2017, Perpres No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN TA 2018

Melalui PMK Nomor 230 Tahun 2017, pemerintah daerah bisa menggunakan DBH DR untuk mendukung perhutanan sosial (Pasal 2 huruf b). Program dan kegiatan perhutanan sosial yang secara eksplisit terdapat dalam Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 yaitu program untuk DBH DR Provinsi berupa pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL meliputi: (1). Kegiatan penyiapan perhutanan sosial dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan; (2). Pengembangan usaha perhutanan sosial; (3). Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat; dan (4). Pembinaan. Merujuk pada program dan kegiatan tersebut, provinsi dapat mengusulkan rancangan kegiatan dan penganggaran/RKA DBH DR yang mendukung perhutanan sosial.

Tabel 2. Program dan Kegiatan Penggunaan DBH DR Provinsi yang Mendukung Perhutanan Sosial

 

Program Rincian Kegiatan
Pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL 1. Penyiapan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan, melalui:

a. Operasionalisasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial (Pokja PPS);

b. Sosialisasi Tingkat Tapak;

c. Fasilitasi Usulan; dan

d. Verifikasi Administrasi dan Teknis.

2. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, meliputi:

a. Sosialisasi tingkat tapak;

b. Pelatihan pengembangan usaha;

c. Penguatan kelembagaan kelompok;

d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (restorasi perlindungan dan tumpang sari); dan

e. Alat ekonomi produktif.

3. Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, meliputi:

a. Pendataan potensi konflik tenurial dan hutan adat;

b. Pengaduan dan pendaftaran konflik;

c. Pemetaan/assesment konflik tenurial;

d. Fasilitasi/mediasi penanganan konflik tenurial;

e. Fasilitasi percepatan pengakuan hutan adat; dan

f. Identifikasi, inventarisasi, verifikasi, dan validasi untuk hutan adat.

4. Pembinaan, meliputi:

a. Penyusunan pedoman; dan

b. Melakukan bimbingan terkait prosedur dan tata kerja.

Sumber: Lampiran Perdirjen PK/1/2018

Bagi kabupaten/kota, penggunaan sisa DBH DR untuk mendukung perhutanan sosial tidak se-eksplisit provinsi. Optimalisasi DBH DR bisa dilakukan dengan mengikuti juknis dalam Perdirjen PK/1/2018 yaitu untuk mendanai Taman Hutan Raya (Tahura), pengendalian Karhutla, dan Penanaman Pohon. Hal yang perlu diperhatikan oleh kab/kota adalah kesesuaian program dan kegiatan yang diusulkan dalam RKA DBH DR dengan regulasi yang berlaku.

Dalam Pasal 3 PMK No. 230 Tahun 2017 disebutkan sisa DBH DR dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk oleh bupati/walikota dan dapat diusulkan oleh sekretaris daerah. Penggunaan DBH DR untuk perhutanan sosial dapat dilaksanakan melalui mekanisme penugasan dari Gubernur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (3) Gubernur dapat menugaskan bupati/walikota untuk melaksanakan kegiatan penggunaan DBH DR melalui mekanisme tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kegiatan dalam RKA DBH DR Kab/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Program dan Kegiatan Penggunaan DBH DR Kab/Kota 

Program Rincian Kegiatan
Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang

2. Penyusunan dokumen

3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek

4. Rehabilitasi Tahura(Reboisasi, Pemeliharaan tanaman, Pengayaan tanaman, dan Penyelenggaraan konservasi tanah dan air)

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan 1. Perencanaan

2. Penyelenggaraan pencegahan

3. Penyelenggaraan penanggulangan

4. Penyelenggaraamn penanganan pasca kebakaran

Penanaman pohon pada lahan di luar kawasan 1. Pembibitan

2. Penanaman

3. Pemeliharaan

4. Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air

Penanaman bambu pada kanan kiri sungai, sempadan danau dan daerah tangkapan air (DTA), sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah 1. Penanaman bambu di kanan kiri sungai;

2. Penanaman di sempadan danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA); dan

3. Penanaman di sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah

Sumber: lampiran Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1 Tahun 2018

Sebagai upaya mempercepat proses pembahasan RKA DBH DR, pada 15 Februari lalu, Kemenkeu telah menyampaikan surat kepada Provinsi/Kab/Kota agar menyampaikan konfirmasi sisa DBH DR dilengkapi surat pernyataan paling lambat 8 Maret 2018. Kemenkeu, KLHK dan Kemendagri akan menentukan besaran sisa DBH DR pada 13 Maret 2018, dan pembahasan RKA daerah pada 21-23 Maret 2018. Apabila RKA telah disetujui oleh tim pembahas, selanjutnya daerah melakukan revisi penjabaran APBD. Pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan pasca diterbitkannya Dokumen Pelaksanaan A SKPD.

*Ramlan Nugraha, Project Officer PATTIRO.

Posted in SliderUtama, UlasanTagged , , , , , , Leave a Comment on Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial

Pendataan Disabilitas Masih Menjadi Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusi

Kontributor: Nurjanah dan Fitria

Dilatarbelakangi oleh keinginan mendokumentasikan praktek baik yang selama ini telah dilakukan di banyak daerah terkait pendataan disabilitas dan pelayanan publik ramah disabilitas, PATTIRO melakukan kajian praktik pelayanan publik ramah disabilitas dan pendataan disabilitas yang telah dilakukan oleh Mitra Program Peduli dan CSO di 5 kabupaten/Kota di 4 provinsi, yaitu provinsi Jawa Tengah (Sukoharjo), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kulon Progo), Provinsi NTB (Lombok Barat), Provinsi Sulawesi Selatan (Bone), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sumba Barat), dan Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin). Mereka telah melakukan banyak pratek baik dalam kebijakan pelayanan publik dan pendataan penyandang disabilitas, seperti terbitnya Peraturan Desa tentang Desa Inklusi, SK Bupati terkait disabilitas, Peraturan Bupati tentang Pendidikan dan Kesehatan Inklusif, keterlibatan disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah, pendataan penyandang disabilitas, dan praktek baik lainnya.

Novita Anggraeni, Program Manager PATTIRO menjelaskan, praktik baik ini sangat penting untuk diangkat terutama di tingkat nasional agar dapat diakomodasi dalam kebijakan dan atau peraturan yang lebih tinggi.

“Walaupun isu pendataan disabilitas dan pelayanan publik yang ramah disabilitas sudah sering didengar, tetapi sampai saat ini permasalahan itu kerap menjadi perbincangan yang masih membutuhkan solusi lebih lanjut, terutama di tingkat nasional, agar upaya baik dan inovasi yang telah dilakukan di banyak daerah dapat lebih diperluas ke daerah-daerah lainnya”, ujar Novita, yang disampaikan pada saat Diskusi Terfokus Hasil Kajian Pelayanan Publik Ramah Disabilitas dan Kajian Pendataan Disabilitas di Jakarta pada Januari 2018 lalu.

Terkait dengan pendataan disabilitas, lebih lanjut Novita menjelaskan, salah satu hambatan dasar dalam upaya pemenuhan hak disabilitas adalah ketiadaan data yang komphrehensif dan yang diperbaharui baik dari nama ataupun jenis kedisabilitasan.

“Ketiadaan data yang komprehensif ini berdampak pada pemenuhan hak disabilitas dalam memiliki data kependudukan, dokumen pendidikan, dan kartu penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU No. 8 tahun 2018 tentang penyandang disabilitas”, kata Novita.

Menurut Novita, pendataan partisipatif akan berjalan bila penyandang disabilitas dilibatkan, dan semua pihak dapat membantu melakukan pendataan disabilitas. “Pendataan disabilitas perlu melibatkan semua pihak termasuk mereka penyandang disabilitas, serta dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Data ini dapat membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan, pendampingan, dan fasilitasi dalam mewujudkan pembangunan inklusi”, tegas Novita.

Menanggapi hal ini, Ade dari The Asia Foundation mengatakan persoalan kapasitas aparatur desa menjadi persoalan tersendiri dalam pendataan disabilitas. “Persoalan kapasitas aparatur desa untuk melakukan pendataan disabilitas secara umum dan spesifik, masih menjadi tantangan di daerah. Dalam pendataan penduduk di desa, Pemerintah Desa belum memiliki data warga penyandang disabilitas, seandainya kita punya data valid di desa tentu akan sangat berguna”, ujar Ade.

Fajri dari PSHK mengatakan salah satu tantangan dari pendataan disabilitas adalah instrumen pendataan itu sendiri. Menurut Fajri, perlu ada pemahaman bersama dari stakeholder terkait pendataan.

“Bicara pendataan disabilitas adalah bicara disabilitas secara keseluruhan, bukan hanya pendataan yang mendapatkan bantuan PMKS. Mandat yang diberikan kepada Kementerian Sosial sangat besar, tidak hanya terbatas pada PMKS, pendataan akan valid bila bermuara pada banyak pihak”, tegas Fajri. 

Sementara itu, dari hasil kajian pendataan disabilitas yang dilakukan oleh PATTIRO, Novita menyampaikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat. “Diantara rekomendasi yang akan akan kami sampaikan terkait dengan pendataan disabilitas ini antara lain, perlu dibangun baseline data disabilitas di tingkat nasional, perlu di bangun persamaan persepsi dan pemaknaan disabilitas antar sektor, misalnya definisi disabilitas di sektor kesehatan, pendidikan dan data kependudukan administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta perlu dipikirkan mekanisme pemutakhiran data dengan biaya yang terjangkau”, ujar Novita.

PATTIRO mengapresiasi kerja-kerja Mitra Program Peduli dan CSO yang sudah berupaya melakukan pendataan disabilitas dan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik ramah disabilitas. “Apresiasi kami sampaikan kepada mitra program peduli dan CSO yang telah melakukan praktik baik pendataan disabilitas, dan harapan kami kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dapat meningkatkan upaya pendataan disabilitas agar pembangunan inklusif bisa terwujud”, tambah Novita

Posted in Berita & Agenda, SliderUtamaTagged , , , Leave a Comment on Pendataan Disabilitas Masih Menjadi Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusi

Indonesia Kini

Indonesia merupakan negara interkontinental dengan jumlah pulau sekitar 17,508 pulau. Jumlah penduduknya mencapai kurang lebih 237 juta jiwa dan diperkirakan jumlahnya akan membengkak hingga 315 juta jiwa pada stahun 2035. Dengan luas mencapai 1,919,440 kilometer persegi, Indonesia merupakan negara dengan urutan terluas ke-enam belas di dunia. Indonesia juga dikenal sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan ada lima pulau besar di Indonesia yakni Sumatra, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, dan Papua dengan konsentrasi penduduk di pulau Jawa. Ada berbagai suku bangsa, etnis, bahasa dan agama yang berkembang di Indonesia, termasuk kepercayaan terhadap makhluk halus dan benda pusaka, atau percampuran antara kepercayaan setempat dengan salah satu dari kelima agama misalnya dalam Islam Kejawen yang merupakan asimilasi antara agama islam dengan kepercayaan setempat.

Tingkat keaneragaman hayati di Indonesia merupakan kedua terbesar di dunia setelah Brazil. Beberapa fauna endemis langka yang hanya ada di Indonesia adalah Anoa (Sulawesi), Orang Utan (Kalimantan), Badan Bercula Satu (Jawa) dan Harimau Sumatra (Sumatra). Saat ini, kelangsungan hidup fauna-fauna tersebut diambang kehancuran akibat perburuan, perdagangan gelap dan deforestasi.

Secara administratif, ada 33 propinsi di Indonesia. Masing-masing propinsi berdiri secara otonom dan memiliki perundangan dan kepala daerah sendiri atau Gubernur. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah oleh pemerintah, sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom.

Indonesia masih tercatat ke dalam kategori negara berkembang. Maret 2008 lalu, tercatat jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 34,96 juta orang atau 15,42 persen. Sebagian besar penduduk miskin ini hidup di pedesaan yakni sebanyak 63,47 persen dan 70 persen diantaranya bekerja di sektor pertanian.

Hal lain yang menjadi sorotan di Indonesia adalah dinamika politiknya. Salah satu peristiwa penting dalam tonggak sejarah Indonesia adalah runtuhnya kekuasaan orde baru pada Mei 1998 yang kemudian membawa Indonesia memasuki masa reformasi. Salah satu perubahan signifikan adalah terbukanya peluang bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Hal ini terwujud dalam pelaksanaan pemilihan langsung untuk memilih anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden.

Posted in SliderUtama, UlasanTagged , , , Leave a Comment on Indonesia Kini