Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial

Pada akhir 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi HasilSumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR). PMK ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 yang mengatur penggunaan DBH DR yang diterima Pemerintah Provinsi maupun sisa DBH DR yang berada di rekening kas umum Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara umum arah kebijakan PMK ini adalah mendorong agar DBH DR digunakan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, dan memprioritaskan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

PMK ini merupakan terobosan pemerintah untuk menjawab permasalahan tidak terserapnya DBH DR Kabupaten/Kota sehingga menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bertahun-tahun di kas daerah. Sampai dengan 2016, SiLPA DBH DR di di 236 Kabupaten dan 24 Kota mencapai Rp 6,9 triliun. Jumlah ini diperkirakan meningkat, mengingat pada 2017 lalu DBH DR yang disalurkan langsung pada 27 Provinsi sebesar Rp 699,5 miliar. Meski sejak tahun 2017 DBH DR sudah dialihkan dari Pemkab/Pemkot ke Pemprov sebagai konsekuensi pemberlakuan UU Pemerintahan Daerah yang baru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014, namun daerah tidak menggunakan dana tersebut atau memilih untuk tidak menyerapnya. Hal ini disebabkan pengaturan yang ketat dalam PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi dimana DBH DR digunakan hanya untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

PMK yang ditandatangani pada 29 Desember 2017 ini mengatur tentang penggunaan DBH DR oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot yang tidak hanya digunakan untuk RHL saja. Penggunaan DBH DR Provinsi, selain untuk RHL yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi juga dapat membiayai kegiatan pendukung lainnya. Bagi Kabupaten/Kota yang masih memiliki sisa DBH DR sampai dengan 2016, dana reboisasi digunakan untuk mendanai pengelolaan Taman Hutan Raya; pencegahan dan penanggulangan Karhutla; dan penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.

Dalam PMK ini dijelaskan, sebelum daerah mengusulkan rancangan kegiatan dan penganggaran(RKA) DBH DR, daerah harus menyampaikan laporan realisasi sisa DBH DR kepada Kementerian Keuangan, yang selanjutnya akan dibahas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dan Kemendagri. Bagi daerah yang dinyatakan masih memiliki sisa DBH DR namun tidak mengusulkan dan melaporkan penggunaan DBH DR, Kemenkeu akan menunda penyaluran hingga penghentian DBH kehutanan yang lainnya. Adanya ketegasan pemerintah dalam hal ini patut diapresiasi untuk memacu optimalisasi penyerapan DBH DR di daerah. Pemantauan DBH DR dilakukan oleh Kemenkeu, KemenLHK dan Kemendagri untuk memastikan kepatuhan penyampaian laporan, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan RKA dan mengukur penyerapan dan pencapian output. Pemerintah akan mengevaluasi besaran sisa DBH DR setiap daerah dan kesesuaian kegiatan DBH DR dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai petunjuk teknis PMK, Kemenkeu sudah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang prosedur pembahasan, format, dan standar rincian rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH SDA DR.

Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial

Agenda besar pengelolaan hutan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan dan mewujudkan model hutan yang lestari. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah mencanangkan Perhutanan Sosial yaitu pemberdayaan masyarakat dengan membuka akses kepada masyarakat untuk mengajukan hak pengelolaan hutan. Pemerintah sendiri telah menargetkan alokasi Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta ha. Sayangnya, memasuki tahun ke empat, baru 744 ha atau 6% dari target yang terealisasi. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan anggaran.

Pada 2017, DBH DR yang disalurkan ke Provinsi berjumlah Rp 699,5 miliar. Dari jumlah tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi yang terbanyak dengan Rp 211,3 miliar atau 30% dari total keseluruhan, diikuti Kalimantan Timur Rp 157 miliar dan Kalimantan Utara Rp 126,5 miliar. Ketimpangan target PS dan ketersediaan anggaran seperti yang terjadi di Kalimantan Timur, dengan target perhutanan sosial sebanyak 600 ribu Ha dibutuhkan anggaran Rp 107.300 per Ha atau sekitar Rp 11-12 miliar per tahun. Namun faktanya alokasi anggaran per tahun kurang dari jumlah tersebut. Akibatnya, realisasi Perhutanan Sosial sampai tahun 2017 baru mencapai 102 ribu Ha.

Tabel 1. Anggaran DBH DR Tahun 2017 dan 2018 di 13 Provinsi di Indonesia (dalam juta)

 

Sumber: Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA 2017, Perpres No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN TA 2018

Melalui PMK Nomor 230 Tahun 2017, pemerintah daerah bisa menggunakan DBH DR untuk mendukung perhutanan sosial (Pasal 2 huruf b). Program dan kegiatan perhutanan sosial yang secara eksplisit terdapat dalam Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 yaitu program untuk DBH DR Provinsi berupa pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL meliputi: (1). Kegiatan penyiapan perhutanan sosial dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan; (2). Pengembangan usaha perhutanan sosial; (3). Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat; dan (4). Pembinaan. Merujuk pada program dan kegiatan tersebut, provinsi dapat mengusulkan rancangan kegiatan dan penganggaran/RKA DBH DR yang mendukung perhutanan sosial.

Tabel 2. Program dan Kegiatan Penggunaan DBH DR Provinsi yang Mendukung Perhutanan Sosial

 

Program Rincian Kegiatan
Pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL 1. Penyiapan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan, melalui:

a. Operasionalisasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial (Pokja PPS);

b. Sosialisasi Tingkat Tapak;

c. Fasilitasi Usulan; dan

d. Verifikasi Administrasi dan Teknis.

2. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, meliputi:

a. Sosialisasi tingkat tapak;

b. Pelatihan pengembangan usaha;

c. Penguatan kelembagaan kelompok;

d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (restorasi perlindungan dan tumpang sari); dan

e. Alat ekonomi produktif.

3. Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, meliputi:

a. Pendataan potensi konflik tenurial dan hutan adat;

b. Pengaduan dan pendaftaran konflik;

c. Pemetaan/assesment konflik tenurial;

d. Fasilitasi/mediasi penanganan konflik tenurial;

e. Fasilitasi percepatan pengakuan hutan adat; dan

f. Identifikasi, inventarisasi, verifikasi, dan validasi untuk hutan adat.

4. Pembinaan, meliputi:

a. Penyusunan pedoman; dan

b. Melakukan bimbingan terkait prosedur dan tata kerja.

Sumber: Lampiran Perdirjen PK/1/2018

Bagi kabupaten/kota, penggunaan sisa DBH DR untuk mendukung perhutanan sosial tidak se-eksplisit provinsi. Optimalisasi DBH DR bisa dilakukan dengan mengikuti juknis dalam Perdirjen PK/1/2018 yaitu untuk mendanai Taman Hutan Raya (Tahura), pengendalian Karhutla, dan Penanaman Pohon. Hal yang perlu diperhatikan oleh kab/kota adalah kesesuaian program dan kegiatan yang diusulkan dalam RKA DBH DR dengan regulasi yang berlaku.

Dalam Pasal 3 PMK No. 230 Tahun 2017 disebutkan sisa DBH DR dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk oleh bupati/walikota dan dapat diusulkan oleh sekretaris daerah. Penggunaan DBH DR untuk perhutanan sosial dapat dilaksanakan melalui mekanisme penugasan dari Gubernur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (3) Gubernur dapat menugaskan bupati/walikota untuk melaksanakan kegiatan penggunaan DBH DR melalui mekanisme tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kegiatan dalam RKA DBH DR Kab/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Program dan Kegiatan Penggunaan DBH DR Kab/Kota 

Program Rincian Kegiatan
Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang

2. Penyusunan dokumen

3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek

4. Rehabilitasi Tahura(Reboisasi, Pemeliharaan tanaman, Pengayaan tanaman, dan Penyelenggaraan konservasi tanah dan air)

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan 1. Perencanaan

2. Penyelenggaraan pencegahan

3. Penyelenggaraan penanggulangan

4. Penyelenggaraamn penanganan pasca kebakaran

Penanaman pohon pada lahan di luar kawasan 1. Pembibitan

2. Penanaman

3. Pemeliharaan

4. Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air

Penanaman bambu pada kanan kiri sungai, sempadan danau dan daerah tangkapan air (DTA), sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah 1. Penanaman bambu di kanan kiri sungai;

2. Penanaman di sempadan danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA); dan

3. Penanaman di sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah

Sumber: lampiran Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1 Tahun 2018

Sebagai upaya mempercepat proses pembahasan RKA DBH DR, pada 15 Februari lalu, Kemenkeu telah menyampaikan surat kepada Provinsi/Kab/Kota agar menyampaikan konfirmasi sisa DBH DR dilengkapi surat pernyataan paling lambat 8 Maret 2018. Kemenkeu, KLHK dan Kemendagri akan menentukan besaran sisa DBH DR pada 13 Maret 2018, dan pembahasan RKA daerah pada 21-23 Maret 2018. Apabila RKA telah disetujui oleh tim pembahas, selanjutnya daerah melakukan revisi penjabaran APBD. Pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan pasca diterbitkannya Dokumen Pelaksanaan A SKPD.

*Ramlan Nugraha, Project Officer PATTIRO.

Posted in SliderUtama, UlasanTagged , , , , , , Leave a Comment on Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

SIARAN PERS

KOALISI MASYARAKAT SIPIL

OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

Jakarta, 14 Januari 2018

Outlook Kebijakan Anggaran Sektor Hutan dan Lahan Tahun 2018

“Capaian Kinerja Perhutanan Sosial Baru 6%, KLHK Perlu Terobosan Baru di Tahun 2018”

Dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah telah menargetkan luas areal perhutanan sosial sebesar 12,7 juta ha. Sayangnya , memasuki tahun ketiga, baru 6% dari target yang terealisasi. Agar target 12,7 juta ha bisa tercapai di tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu mengejar sisa capaian sebesar 94% dalam dua tahun kedepan.

Koalisi Optimalisasi Dana Bagi Hasil (Koalisi DBH DR) yang terdiri dari beberapa lembaga, yaitu Indonesia Budget Center (IBC), PATTIRO, Q-BAR, FITRA Provinsi Riau, JARI Indonesia Borneo Barat, Kawal Borneo Community Foundation, JANGKAR, PLH KALTARA, MITRA INSANI dan Institut Sikola Mombine memandang KLHK telah melakukan terobosan di tahun 2018, yaitu dengan menaikkan anggaran untuk perhutanan sosial 152%. “Dari jumlah ini, alokasi anggaran penyiapan areal perhutanan sosial tahun 2018 naik sebesar 242% dibandingkan anggaran tahun 2017”, ungkap Roy Salam dari Indonesia Budget Center.

Namun demikian, Koalisi mengingatkan KLHK untuk lebih serius lagi di dalam mengejar target 12,7 juta ha. “Untuk tahun 2018 dan 2019, kami berharap agar KLHK juga melakukan terobosan lainnya, terutama melakukan upaya sinergi dengan program/kegiatan lainnya, baik di internal KLHK maupun dengan Kementerian lainnya. Sinergi antara Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) yang bertanggung jawab untuk capaian target 12,7 juta ha perhutanan sosial dengan Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) yang bertanggung jawab untuk capaian kinerja rehabilitasi hutan dan lahan, “ tambah Maya Rostanty dari PATTIRO.

Anggota koalisi lainnya, yaitu Bejo Untung menjelaskan bahwa jika ingin terjadi akselerasi capaian kinerja, sinergi antara dua Direktorat Jenderal ini mutlak harus dilakukan, mengingat ada keterkaitan yang sangat erat antara rehabilitasi hutan dan lahan dengan perhutanan sosial. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis akan sukses jika ada keterlibatan dari masyarakat, dimana saat ini Ditjen PSKL memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat di dalam mengelola hutan. Jika sinergi ini dapat terjadi, maka Ditjen PDASHL juga akan terbantu dalam mencapai capaian target rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 5,5 juta ha sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019.

“Perlu diketahui bahwa capaian tahunan rehabilitasi hutan dan lahan sangat kecil, termasuk jika dibandingkan dengan capaian di era SBY dimana pada tahun 2012 realiasi rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 509.523 ha, 2013 sebesar 664.047 ha dan 2014 sebesar 486.858 ha. Koalisi mencatat, Laporan Kinerja Laporan Kinerja Ditjen PDASHL Tahun 2016 menyatakan bahwa sasaran program adalah “meningkatkan tutupan hutan di hutan lindung dan lahan” dengan indikator kinerja “luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun”. Capaian kinerja diklaim berhasil dikarenakan realisasi sebesar 64.774 ha lebih tinggi dibandingkan target sebesar 38.000 ha. Maka dicermati disini terkait narasi indikator kinerja “luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun”, apakah berarti Ditjen PDASHL hanya melakukan rehabilitasi di hutan lindung. Jika ya, lantas siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai target berkurangnya 5,5 juta lahan kritis?,” imbuh anggota koalisi lainnya, Maya Rostanty.

Selain itu, KLHK perlu meningkatkan sinergi dengan Kementerian Desa dan Pemerintah Daerah. Data yang dihimpun oleh Koalisi dari 15 provinsi menunjukkan rendahnya alokasi anggaran untuk perhutanan sosial (rata-rata hanya 1,5% atau Rp 800 juta dari Belanja Urusan Kehutanan) dan rehabilitasi hutan dan lahan (rata-rata hanya 9,4 % atau Rp 13,7 miliar dari Belanja Urusan Kehutanan. Dalam rangka meningkatkan alokasi anggaran perhutsos dan rehabilitasi hutan dan lahan, Kementerian Desa perlu digandeng agar mengoptimalkan Dana Desa. Sedangkan Pemerintah Daerah perlu digandeng untuk mengoptimalkan DBH DR yang dikelola oleh provinsi (mulai tahun 2017) maupun sisa DBH DR sampai dengan tahun 2016 yang masih mengendap di rekening kabupaten/kota yang jumlahnya sekitar 6,8 triliun. “Untuk mengakselerasi penggunaan DBH DR, Koalisi mengapresiasi terbitnya PMK No 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang merupakan revisi dari PMK No 126/PMK.07/2007. PMK ini merupakan respons atas keluhan dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan di dalam menggunakan DBH DR karena aturannya yang dipandang terlalu kaku, “ tambah Ahmad Taufik.

Sedangkan untuk pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), capaian kinerja dari KLHK sangat baik, yang dibuktikan dengan menurunnya jumlah titik api secara signifikan sebesar 99% di tahun 2017, dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Namun demikian, pemerintah tidak boleh lengah. Upaya-upaya pencegahan Karhutla secara sistematis perlu terus dilakukan di tahun 2018.

Koalisi Masyarakat Sipil

Indonesia Budget Center (IBC), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO Jakarta), FITRA Riau, JARI Borneo Barat, Perkumpulan Lintas Hijau (PLH Kaltara), Kawal Borneo Community Foundation (KBCF Kaltim), KARSA Sulteng, Sikola Mombine Sulteng, Jaringan Advokasi dan Kebijakan Anggaran (Jangkar Papua Barat), QBAR Sumbar, Yayasan Mitra Insani.

 

Contact Person:

Roy Salam (081341670121)

Maya Rostanty (081210723029)

Posted in Siaran PersTagged , , , Leave a Comment on Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi