Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

SIARAN PERS

KOALISI MASYARAKAT SIPIL

OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

Jakarta, 14 Januari 2018

Outlook Kebijakan Anggaran Sektor Hutan dan Lahan Tahun 2018

“Capaian Kinerja Perhutanan Sosial Baru 6%, KLHK Perlu Terobosan Baru di Tahun 2018”

Dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah telah menargetkan luas areal perhutanan sosial sebesar 12,7 juta ha. Sayangnya , memasuki tahun ketiga, baru 6% dari target yang terealisasi. Agar target 12,7 juta ha bisa tercapai di tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu mengejar sisa capaian sebesar 94% dalam dua tahun kedepan.

Koalisi Optimalisasi Dana Bagi Hasil (Koalisi DBH DR) yang terdiri dari beberapa lembaga, yaitu Indonesia Budget Center (IBC), PATTIRO, Q-BAR, FITRA Provinsi Riau, JARI Indonesia Borneo Barat, Kawal Borneo Community Foundation, JANGKAR, PLH KALTARA, MITRA INSANI dan Institut Sikola Mombine memandang KLHK telah melakukan terobosan di tahun 2018, yaitu dengan menaikkan anggaran untuk perhutanan sosial 152%. “Dari jumlah ini, alokasi anggaran penyiapan areal perhutanan sosial tahun 2018 naik sebesar 242% dibandingkan anggaran tahun 2017”, ungkap Roy Salam dari Indonesia Budget Center.

Namun demikian, Koalisi mengingatkan KLHK untuk lebih serius lagi di dalam mengejar target 12,7 juta ha. “Untuk tahun 2018 dan 2019, kami berharap agar KLHK juga melakukan terobosan lainnya, terutama melakukan upaya sinergi dengan program/kegiatan lainnya, baik di internal KLHK maupun dengan Kementerian lainnya. Sinergi antara Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) yang bertanggung jawab untuk capaian target 12,7 juta ha perhutanan sosial dengan Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) yang bertanggung jawab untuk capaian kinerja rehabilitasi hutan dan lahan, “ tambah Maya Rostanty dari PATTIRO.

Anggota koalisi lainnya, yaitu Bejo Untung menjelaskan bahwa jika ingin terjadi akselerasi capaian kinerja, sinergi antara dua Direktorat Jenderal ini mutlak harus dilakukan, mengingat ada keterkaitan yang sangat erat antara rehabilitasi hutan dan lahan dengan perhutanan sosial. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis akan sukses jika ada keterlibatan dari masyarakat, dimana saat ini Ditjen PSKL memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat di dalam mengelola hutan. Jika sinergi ini dapat terjadi, maka Ditjen PDASHL juga akan terbantu dalam mencapai capaian target rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 5,5 juta ha sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019.

“Perlu diketahui bahwa capaian tahunan rehabilitasi hutan dan lahan sangat kecil, termasuk jika dibandingkan dengan capaian di era SBY dimana pada tahun 2012 realiasi rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 509.523 ha, 2013 sebesar 664.047 ha dan 2014 sebesar 486.858 ha. Koalisi mencatat, Laporan Kinerja Laporan Kinerja Ditjen PDASHL Tahun 2016 menyatakan bahwa sasaran program adalah “meningkatkan tutupan hutan di hutan lindung dan lahan” dengan indikator kinerja “luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun”. Capaian kinerja diklaim berhasil dikarenakan realisasi sebesar 64.774 ha lebih tinggi dibandingkan target sebesar 38.000 ha. Maka dicermati disini terkait narasi indikator kinerja “luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun”, apakah berarti Ditjen PDASHL hanya melakukan rehabilitasi di hutan lindung. Jika ya, lantas siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai target berkurangnya 5,5 juta lahan kritis?,” imbuh anggota koalisi lainnya, Maya Rostanty.

Selain itu, KLHK perlu meningkatkan sinergi dengan Kementerian Desa dan Pemerintah Daerah. Data yang dihimpun oleh Koalisi dari 15 provinsi menunjukkan rendahnya alokasi anggaran untuk perhutanan sosial (rata-rata hanya 1,5% atau Rp 800 juta dari Belanja Urusan Kehutanan) dan rehabilitasi hutan dan lahan (rata-rata hanya 9,4 % atau Rp 13,7 miliar dari Belanja Urusan Kehutanan. Dalam rangka meningkatkan alokasi anggaran perhutsos dan rehabilitasi hutan dan lahan, Kementerian Desa perlu digandeng agar mengoptimalkan Dana Desa. Sedangkan Pemerintah Daerah perlu digandeng untuk mengoptimalkan DBH DR yang dikelola oleh provinsi (mulai tahun 2017) maupun sisa DBH DR sampai dengan tahun 2016 yang masih mengendap di rekening kabupaten/kota yang jumlahnya sekitar 6,8 triliun. “Untuk mengakselerasi penggunaan DBH DR, Koalisi mengapresiasi terbitnya PMK No 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang merupakan revisi dari PMK No 126/PMK.07/2007. PMK ini merupakan respons atas keluhan dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan di dalam menggunakan DBH DR karena aturannya yang dipandang terlalu kaku, “ tambah Ahmad Taufik.

Sedangkan untuk pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), capaian kinerja dari KLHK sangat baik, yang dibuktikan dengan menurunnya jumlah titik api secara signifikan sebesar 99% di tahun 2017, dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Namun demikian, pemerintah tidak boleh lengah. Upaya-upaya pencegahan Karhutla secara sistematis perlu terus dilakukan di tahun 2018.

Koalisi Masyarakat Sipil

Indonesia Budget Center (IBC), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO Jakarta), FITRA Riau, JARI Borneo Barat, Perkumpulan Lintas Hijau (PLH Kaltara), Kawal Borneo Community Foundation (KBCF Kaltim), KARSA Sulteng, Sikola Mombine Sulteng, Jaringan Advokasi dan Kebijakan Anggaran (Jangkar Papua Barat), QBAR Sumbar, Yayasan Mitra Insani.

 

Contact Person:

Roy Salam (081341670121)

Maya Rostanty (081210723029)

Posted in Siaran PersTagged , , , Leave a Comment on Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

Koalisi Kebebasan Informasi Desak Presiden Segera Bentuk Pansel KI

Mandat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan segera diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2009-2013. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009, masa jabatan Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 akan berakhir pada 2 Juni 2013.

Namun hingga saat ini, memasuki bulan kedua 2013, yang berarti masa jabatan Komisi Informasi tersisa 4 bulan, Pemerintah belum juga melakukan persiapan teknis dan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel).

Keberadaan Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang bertugas menjalankan UU KIP sangat penting bagi kematangan dan peningkatan kualitas hidup berdemokrasi kita. Sejauh ini Komisi telah bekerja dan berhasil dalam menyebarluaskan semangat, visi, dan ‘virus’ transparansi atau keterbukaan informasi publik kepada badan publik di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Arus positif yang dibawa oleh Komisi Informasi dalam meningkatkan transparansi Pemerintah, melalui implementasi UU KIP, sudah seharusnya didukung dan harus terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Kelambanan respon Pemerintah terhadap amanat UU dalam proses seleksi Komisi ini jangan sampai terulang sebagaimana kelambatan atas pemilihan Komnas HAM.

Apabila menengok pada pengalaman pelaksanaan seleksi Komisi Informasi periode 2009-2013, yang berlangsung dari Oktober 2008 hingga Juni 2009, dapat disimpulkan lama waktu untuk proses seleksi adalah kurang dari 9 (sembilan) bulan. Namun bila dihitung secara ideal, waktu yang dibutuhkan kurang dari 6 (enam) bulan. Sementara jika dimulai seleksi sekarang, waktu yang tersisa kurang dari 4 (empat) bulan. Kondisi ini cukup mendesak.

Oleh karena itu, Koalisi FOINI mendesak Presiden SBY, untuk memerintahkan kepada Menteri Kominfo agar:

  1. Segera melakukan persiapan-persiapan teknis pelaksanaan seleksi Komisi Informasi Pusat, termasuk menentukan jadwal ketat, anggaran, dan personalia pegawai;
  2. Segera melakukan seleksi pembentukan anggota Panitia Seleksi, dan memastikan orang-orang yang menjadi anggota Panitia Seleksi adalah mereka yang kredibel, berintegritas, dan kompeten, serta ada unsur dari masyarakat sipil; dan
  3. Memulai proses seleksi anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017 dengan berdisiplin pada jadwal dan tetap menjaga kualitas hasilnya.   

Jakarta, 5 Februari 2013

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Informasi

“Freedom Of Information Network Indonesia”

 Koordinator Nasional

Budi Rahardjo

Kontak person:

Budi Rahardjo (08174845123), Iskandar Saharudin (085260450446)

============================================================================================

KOALISI MASYARAKAT SIPIL INDONESIA UNTUK KEBEBASAN INFORMASI
“FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA”
Bojonegoro Institute, FITRA, ICW, IPC, ICEL, KOPEL Indonesia, Masyarakat Informasi Banten, Masyarakat Cipta Media, PATTIRO, Perkumpulan Media Link, PATTIRO-Surakarta, PWYP Indonesia, Perkumpulan INISIATIF, PIAR NTT, PATTIRO-Malang, Pusat Studi Konstitusi-FH Undalas, Sekolah Rakyat Kendal, Transparency International Indonesia, YAPPIKA, Yayasan Ladang Media, Danardono Siradjudin, Muchammad Yasin, Muchammad Fahazza, Ridaya Laodengkowe, Paulus Widiyanto
Posted in Berita & AgendaTagged , , , , , , , Leave a Comment on Koalisi Kebebasan Informasi Desak Presiden Segera Bentuk Pansel KI