Antisipasi Masa Depan Pertanian, Desa Jatinom Gelar Pelatihan

Dampak perubahan iklim yang paling nyata terjadi pada sektor pertanian adalah terjadinya kerusakan (degradasi) dan penurunan kualitas sumberdaya lahan dan air, infrastruktur pertanian, penurunan produksi dan produktivitas tanaman pangan, yang akan menghasilkan ancaman kerentanan dan kerawanan terhadap ketahanan pangan. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini akan meningkatkan angka kemiskinan. Betapa dahsyat dampak sosial-ekonomi yang akan terjadi bila sektor pertanian tidak diantisipasi.

Upaya melakukan antisipasi terhadap masa depan pertanian di Desa, PATTIRO melakukan kerja-kerja replikasi kegiatan di luar wilayah kerja program yang didukung oleh program APIK (Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan).

“Replikasi dilakukan ke Desa yang memiliki potensi rentan terhadap perubahan iklim, guna mendukung penguatan masyarakat dan pemerintah desa dalam menghadapi perubahan iklim di Kabupaten Blitar.” ujar Imam Karya Bakti, Program Manager PATTIRO.

Kegiatan replikasi program dilakukan di Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Pemerintah Desa berkenan menyelenggarakan pelatihan bagi kelompok tani dalam membuat pupuk organik, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2018 di tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Desa Jatinom. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya kemampuan petani di Jatinom dalam menghadapi perubahan iklim melalui penerapan teknologi adaptasi pembuatan pupuk organik. Hadir pada kesempatan tersebut Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan PPL Dinas Pertanian Kabupaten Blitar.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap petani dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida, menuju pertanian yang ramah lingkungan,” ungkap Taufik, Kepala Desa Jatinom. Kepala Desa Jatinom menyakini dalam upaya adaptasi perubahan iklim, penggunaan bioteknologi di bidang budidaya tanaman perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan sebagainya, dengan tetap mempertahankan tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan petani di Jatinom.

Posted in Berita & AgendaTagged , , , , Leave a Comment on Antisipasi Masa Depan Pertanian, Desa Jatinom Gelar Pelatihan

PATTIRO Latih Komunitas tentang Kebencanaan agar Tangguh Menghadapi Perubahan Iklim

Sebagai negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000 pulau, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan kejadian cuaca ekstrem menjadi masalah utama. Dampak perubahan iklim ini mulai dirasakan di berbagai wilayah, terutama yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi. Salah satunya Provinsi Jawa Timur. Selain dampak perubahan iklim, intensitas bencana di Jawa Timur juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Jenis bencana yang banyak terjadi yaitu banjir dan longsor, selain gempa, tsunami, kekeringan, puting beliung, kebakaran, teror dan letusan gunung berapi. Kabupaten Blitar merupakan daerah yang rawan terkena dampak perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur. Dalam kurun Januari–Juli 2016 Kabupaten Blitar menghadapi situasi bencana seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, puting beliung, langka air, tersambar petir, lahar dingin, angin ribut, dan ROB. Bahkan belum lama ini telah terjadi bencana longsor dan banjir yang cukup parah. Dampak perubahan iklim ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah semata, tapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat sampai ke tingkat desa.

PATTIRO melalui dukungan APIK USAID, memperkuat peran aktif masyarakat di Desa Semen dan Kelurahan Sutojayan dalam menghadapi adaptasi perubahan iklim serta mendorong Pemerintah Desa dan Kabupaten untuk mengintegrasikan rencana aksi komunitas dalam menghadapi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan desa dan kabupaten.

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, tanggal 20-21 Desember 2017 lalu, PATTIRO menyelenggarakan Pelatihan Kebencanaan bagi masyarakat di Desa Semen dan Kelurahan Sutojayan yang tergabung dalam Forum Adaptasi Perubahan Iklim dan Penanggulangan Resiko Bencana (Forum API-PRB). “Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan kegiatan tanggap darurat bencana”, ujar Imam Karya Bakti, Program Manager PATTIRO.

“Dengan adanya pelatihan ini diharapkan masyarakat terlatih dan siap tanggap terhadap bencana yang terjadi di desa mereka maupun di luar desa mereka, dan mereka telah siap dan memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi di lingkungan mereka”, tambah Imam.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dengan materi pelatihan yang mencakup, konsep penanggulangan tanggap darurat bencana, tim reaksi cepat, mekanisme kedaruratan penyelamatan pengungsi, kesehatan, dan logistik. “Kehadiran narasumber dari BPBD sangat membantu kami dalam upaya mensinergikan program-program kebencanaan yang dilakukan oleh Pemda agar Forum API-PRB ini dapat menjadi mitra pemerintah dalam penanggulangan bencana”, imbuh Imam lagi.

Masyarakat dari Forum API-PRB ini pun merasakan manfaat dari pelatihan yang mereka dapatkan. “Dengan mengikuti pelatihan ini, kami mendapatkan ilmu baru tentang kebencanaan, peringatan dini bencana, dan Forum API-PRB ini harus berada di depan dan sigap ketika terjadi bencana”, ujar Kusnadi ketua Forum API-PRB Kelurahan Sutojayan.

Hal senada juga dirasakan oleh Pemerintah Desa Semen, yaitu dengan mengikuti pelatihan kebencanaan mereka semakin memahami bagaimana seharusnya menghadapi bencana. “Kami jadi semakin mengerti apa yang seharusnya dilakukan ketika terjadi bencana, harapannya dengan pelatihan dan adanya program ini, masyarakat semakin solid dan didukung oleh semua pihak, bermanfaat bagi masyarakat, dan Desa semakin tangguh menghadapi bencana”, kata Slamet Suyanto Kepala Desa Semen.

Menyoroti tingkat partisipasi perempuan dalam pelatihan ini, menurut Beni Trimaningsih, Fasilitator Desa Semen, mereka tidak hanya hadir tapi juga aktif berpendapat. “Keterlibatan perempuan sudah sangat baik, dan mereka aktif tidak hanya dalam pelatihan ini, tapi juga dalam berbagai forum kegiatan lainnya. Mereka mewakili perwakilan dari berbagai unsur organisasi yang ada di desa, seperti PKK, LPMD, Posyandu, Kader Desa, BPD, Karang Taruna, dan anggota Forum API-PRB”, ujar Beni.

Posted in Berita & AgendaTagged , , , , Leave a Comment on PATTIRO Latih Komunitas tentang Kebencanaan agar Tangguh Menghadapi Perubahan Iklim

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Pelatihan PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi)

Setiap Badan Publik diamanatkan oleh UU KIP untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaganya. Setiap PPID mempunyai peran sentral di Badan Publik. Peran PPID untuk lingkungan internal Badan Publik, yakni bertugas mengelola informasi, sedangkan peran PPID untuk lingkungan eksternal, yakni bertugas melayani pemohon informasi. Melihat peran sentral itu, PPID bisa disebut sebagai ujung tombak Badan Publik.

Modul ini dirancang sedemikian rupa agar lebih mudah memberikan pemahaman kepada peserta. Jika rancangan modul digabung dengan kapasitas fasilitator yang memadai, pelatihan dapat mengubah cara berpikir (mindset) dan perilaku peserta, terutama dalam memandang keterbukaan informasi sebagai bagian dari paradigma baru pelayanan publik.

Setiap PPID setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan dapat langsung bekerja dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik dan benar.

Melalui modul ini, PPID diharapkan dapat mengubah cara berpikir (mindset) dan perilakunya terutama dalam memandang keterbukaan informasi sebagai bagian dari paradigma baru pelayanan publik; mampu mengidentifikasi masalah dan mencari
solusi; menata pengelolaan informasi dan meningkatkan kemampuan dalam melayani informasi publik bagi pemohon informasi.

Posted in Buku, PublikasiTagged , , Leave a Comment on Seri Keterbukaan Informasi: Modul Pelatihan PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi)

Pelatihan Merancang Citizen Budget Melalui Poster APBD yang User Friendly

Selama ini, belum banyak Pemerintah Daerah mensosialisasikan APBD sebagai bentuk transparansi anggaran. Padahal, mensosialisaikan APBD kepada masyarakat menjadi kewajiban Pemerintah Daerah  sebagaimana yang diamanahkan dalam Permendagri 59 tahun 2007 pasal 116 tentang pengelolaan APBD. Masih banyak Pemda yang memilki paradigma bahwa APBD adalah dokumen rahasia negara, namun di beberapa daerah paradigma ini telah mulai berubah dengan adanya UU No. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik.

Sebagai upaya mendorong transparansi anggaran di daerah serta memberikan informasi anggaran yang mudah dipahami oleh masyarakat, PATTIRO melalui Program Dukungan kepada CSO yang didukung oleh AIPD menyelenggarakan Pelatihan Pembuatan Publikasi APBD yang ramah pengguna. Pelatihan ini telah diselenggarakan di 3 provinsi, yakni NTB, NTT, dan Papua Barat. Dalam waktu dekat pelatihan ini akan diselenggarakan juga di dua provnsi lainnya, yaitu Papua dan Jawa Timur.

Pelatihan ini memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Jaringan CSO dan Pemda tentang bagaimana membuat citizen budget yang berisi informasi anggaran yang mudah dipahami oleh warga. Citizen Budget yang akan dibuat oleh jaringan CSO adalah dalam bentuk poster dan buku saku APBD.

Pembuatan poster dan buku saku APBD oleh jaringan CSO merupakan langkah awal untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, diharapkan kedepan publikasi APBD ini direplikasi oleh Pemerintah Daerah.

Posted in Berita & AgendaTagged , , , , , Leave a Comment on Pelatihan Merancang Citizen Budget Melalui Poster APBD yang User Friendly

PATTIRO Adakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Pegunungan Bintang, Papua

Kegiatan ini sangat berguna bagi kami untuk dapat pencerahan apa itu perencanaan dan penganggaran daerah. Masyarakat harus berjuang bersama-sama untuk memperbaiki daerah. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang harus serius bekerja, jangan sampai hanya menerima gaji saja, tapi kerja di kantor tak pernah”, ujar Leony yang juga aktivis penanggulangan AIDS ini.
Dalam rangka program Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) pada 3-7 Juni 2013 mengadakan pelatihan perencanaan dan penganggaran daerah bagi organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Bertempat di Wisma Kesusteran Oksibil, pelatihan diikuti oleh 13 peserta terdiri dari 10 laki-laki dan 3 perempuan. Para peserta berasal dari organisasi seperti Pemuda Katholik, Dewan Adat Aplim Apom, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Kristen (YPPK), Komisi Penanggulangan Aids (KPA), WKRI, Yayasan Kadesi, serta organisasi sipil lainnya yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Koordinator PATTIRO Papua Muhammad Syaifullah mengatakan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas dan partisipasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah. Kegiatan ini pun mendapat apresiasi dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pegunungan Bintang M. Martiri yang juga menjadi salah satu pembicara dalam pelatihan, bahwa kegiatan ini sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan masyarakat memahami proses perencanaan dan anggaran sehingga ke depannya bisa bekerja sama dengan pemerintah lebih baik lagi.
Dalam pelatihan yang difasilitasi tim dari PATTIRO Jakarta, peserta mendapat materi seperti APBD dan pelayanan publik, siklus APBD dan partisipasi masyarakat, proses dan permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran daerah, analisis dokumen perencanaan dan APBD, inovasi daerah, dan teknik perencanaan advokasi. Selain itu, peserta juga melakukan praktik langsung bagaimana menganalisis APBD secara umum.
Salah seorang peserta perwakilan Dewan Adat, Leony Oktema mengungkapkan pendapatnya setelah mengikuti pelatihan, “Kegiatan ini sangat berguna bagi kami untuk dapat pencerahan apa itu perencanaan dan penganggaran daerah. Masyarakat harus berjuang bersama-sama untuk memperbaiki daerah. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang harus serius bekerja, jangan sampai hanya menerima gaji saja, tapi kerja di kantor tak pernah”, ujar Leony yang juga aktivis penanggulangan AIDS ini.
Dalam kegiatan ini pun, para peserta bersepakat untuk membuat sebuah wadah bernama Aliansi Sibilki. Aliansi bertujuan untuk melakukan monitoring dan advokasi pada isu-isu strategis daerah serta mendorong terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Pegunungan Bintang. Untuk periode pertama, telah terpilih koordinator yaitu Isak Mul dari YPMK, sekretaris Marselus Yawalka dari YPMPB dan bendahara Leony Oktemka dari Dewan Adat Aplim Apom.**
Posted in Berita & AgendaTagged , , , , , Leave a Comment on PATTIRO Adakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Pegunungan Bintang, Papua

Pelatihan Advokasi Anggaran Di Kabupaten Merauke

Dalam pelatihan ini peserta diberikan materi dan pemahaman mengenai hak warga terhadap anggaran, dimana warga sebagai penyumbang pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi mereka memiliki hak untuk mendapatkan anggaran dan mengetahui kemana uang mereka dibelanjakan oleh pemerintah.”

Pada tanggal 29-31 Mei 2013, PATTIRO melalui program Dukungan Kepada CSO yang disupport oleh AIPD menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Anggaran bagi Jaringan CSO kabupaten Merauke di Hotel Akat. Pelathan diikuti oleh seluruh anggota Jaringan CSO yang tergabung dalam aliansi JASINGAN, perwakilan tiga SKPD, yaitu SKPD Pendidikan, SKPD Kesehatan, dan SKPD BIna Marga, serta tokoh masyarakat seperti Pendeta. Pelatihan selama tiga hari ini dibuka oleh Sekda Kabupaten Merauke, dan difasilitasi oleh dua orang Fasilitator  yaitu Nandang Suherman dan Sri Nilawati.

Dalam pelatihan ini peserta diberikan materi dan pemahaman mengenai hak warga terhadap anggaran, dimana warga sebagai penyumbang pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi mereka memiliki hak untuk mendapatkan anggaran dan mengetahui kemana uang mereka dibelanjakan oleh pemerintah. Selain itu, peserta juga diberikan materi mengenai bagaimana proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah, dengan menghadirkan narasumber langsung dari Bapeda Kabupaten Merauke.  Untuk dapat membaca APBD, peserta dilatih untuk dapat melakukan anlasis APBD dengan mengidentifikasi permasalahan prioritas pelayanan publik dan melihat berapa anggaran yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupaten Merauke untuk pelayanan publik  serta menganalisa rencana belanja pemerintah dari anggaran pelayanan publik tersebut.

Antusiasme peserta untuk mengetahui APBD dibuktikan dengan keinginan peserta mendalami kembali bagaimana melakukan analisis APBD dalam kegiatan yang lain, dan hasil analisis akan ditindaklanjuti dalam kerja advokasi anggaran terutama dalam momen RAPBD 2014. Pelatihan ditutup oleh Kepala Bapeda Kabupaten Merauke dengan harapan Jaringan CSO dapat bersinergi dengan pemerintah dalam akselerasi good governance terutama dalam mendorong partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di kabupaten Merauke. (FM)

Posted in Berita & AgendaTagged , , , , , , , , , Leave a Comment on Pelatihan Advokasi Anggaran Di Kabupaten Merauke

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization)

Modul Pelatihan ini dikembangkan untuk memberikan pegangan substansi materi atas kegiatan-kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh AIPD dukungan terhadap CSO.

Salah satu dukungan AIPD yang diberikan kepada CSO adalah peningkatan kapasitas CSO dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta pengawasan anggaran publik. AIPD memandang perencanaan dan penganggaran partisipatif adalah salah satu isu penting yang banyak dipromosikan sejak dimulainya era desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia yang dimulai pada tahun 2001. Kemudian isu ini semakin penting kedudukannya dalam tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, modul dikembangkan dalam dua bagian agar fokus pada tujuan pelatihan. Modul pertama mengembangkan materi substansi Perencanaan dan Penganggaran untuk CSO. Modul kedua mengembangkan materi substansi Pengawasan Penggunaan Anggaran Publik untuk CSO. Kedua Modul ini digunakan secara terpisah, karena Modul pertama fokus pada penyusunan anggaran (budget formulation), dan Modul kedua fokus pada pelaksanaan anggaran (budget implementation).

Posted in Buku, PublikasiTagged , , , , Leave a Comment on Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization)

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi PPRG, Senin-Rabu, 6 s.d. 8 Mei 2013

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi PPRG diselengggarakan hari Senin s.d. Rabu  tanggal 6-8 Mei 2013 di Bandung. Pelatihan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh PATTIRO untuk mendukung implementasi Surat Edaran Nomor: 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012;  050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); dan petunjuk pelaksanaannya yang di-launching pada tanggal 5 Maret 2013 di BAPPENAS.

Yulius Hendra dan Misbakhul Hasan sebagai fasilitator memberikan materi dengan sangat apik pada Pelatihan ini. Pelatihan ini diikuti oleh Kabid Data dan Kabid Monev pada Deputi I Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi; Deputi II Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, dan Hukum; dan Deputi III Bidang Perlindungan Perempuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang arti penting monitoring dan evaluasi PPRG serta penguasaan teknis implementasinya pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peserta melewati setiap sesi dengan antusias dan menyelesaikan setiap tugas kelompok tepat pada waktunya. Hal serupa dijumpai pada sesi Pendataan yang disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agustina Erni selaku nara sumber.

Pelatihan tersebut telah memberikan pengalaman kepada peserta dalam melakukan monitoring dan evaluasi PPRG dengan berbagai situasi yang beragam pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Posted in Berita & AgendaTagged , , , Leave a Comment on Pelatihan Monitoring dan Evaluasi PPRG, Senin-Rabu, 6 s.d. 8 Mei 2013

Info Rekrutmen PATTIRO

PATTIRO (PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL) adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan 17 April 1999 di Jakarta. PATTIRO bergerak di bidang penelitian, advokasi  dan penguatan masyarakat (civil society) dengan fokus area reformasi kebijakan publik, perbaikan pelayanan publik dan manajemen pengelolaan keuangan publik.

Dalam rangka implementasi Program Dukungan AIPD terhadap “Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan Penggunaan Anggaran Publik” dan  “Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Akses Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi” di 5 propinsi dan 20 kabupaten di Indonesia, PATTIRO membutuhkan beberapa tenaga dengan kualifikasi sebagai berikut:

 Posisi Yang Dibutuhkan:

1. Trainer untuk training Publikasi APBD (4 orang)

    • Pendidikan minimal S-1
    • Memiliki pengalaman sebagai Trainer/Fasilitator pelatihan
    • Memiliki pengalaman membuat publikasi APBD dalam bentuk poster, website/blog, buku saku, dll.
    • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
    • Pelaksanaan pelatihan di kota luar Jakarta

2. Trainer / Fasilitator Pelatihan CRC (Citizen Report Card) (4 orang)

    • Pendidikan minimal S-1
    • Memiliki pengalaman sebagai Trainer/Fasilitator pelatihan
    • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
    • Memiliki pengetahuan atau pengalaman melakukan Citizen Report Card
    • Dapat mengoperasikan SPSS
    • Pelaksanaan pelatihan di kota luar Jakarta

3. District Facilitator

(masing-masing 1 orang untuk penempatan di Kab. Sampang (Jatim), Sumba Barat Daya (NTT), Pegunungan Bintang (Papua), Sorong Selatan (Papua Barat).

    • Pendidikan minimal D-3
    • Memiliki pengalaman dalam fasilitasi masyarakat.
    • Mampu mengoperasikan komputer dan internet minimal MS Word, Excel, dan Power Point.
    • Memiliki kemampuan komunikasi yang memadai dan memiliki akses dan hubungan baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat setempat
    • Dapat bekerja secara mandiri

4. Public Finance Management Officer (1 orang utk penempatan di provinsi Papua)

    • Pendidikan minimal D-3
    • Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang manajemen pengelolaan keuangan publik (public finance management)
    • Memiliki pengalaman bekerja dengan masyarakat dan pemerintah daerah
    • Mampu mengoperasikan komputer dan internet minimal MS Word, Excel, dan Power Point.
    • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
    • Dapat bekerja secara mandiri

5. Fasilitator Penguatan Masyarakat (1 org utk Kab. Timor Tengah Utara, NTT)

    • Pendidikan minimal D-3
    • Memiliki pengalaman dalam fasilitasi masyarakat.
    • Memiliki pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik.
    • Mampu mengoperasikan komputer dan internet minimal MS Word, Excel, dan Power Point.
    • Dapat bekerja secara mandiri

Surat lamaran dilengkapi dengan CV (termasuk histori gaji) dikirimkan kepada HRD&OFFICE MANAGER PATTIRO melalui email ke info@pattiro.org, atau ke alamat : PATTIRO, Jl. Intan No. 81, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430. 

Subject email atau dibagian kiri atas amplop ditulis Jabatan yang Dilamar.

Lamaran dikirim paling lambat tanggal 5 April 2013 (cap pos).

Posted in Berita & AgendaTagged , , , , , , , , , , , Leave a Comment on Info Rekrutmen PATTIRO