AIPD dan PATTIRO Gelar Training Analisis Anggaran di Kabupaten Dompu NTB

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini bukan lagi rahasia negara dan wajib dipublikasikan. Warga masyarakat harus bisa melakukan pengawalan dari mulai perencanaan hingga penggunaan yang berpihak kepada rakyat.

Lahirnya undang-undang tentang pemerintahan daerah memberi peluang kepada daerah untuk mengatur penggunaannya. Undang-undang tersebut juga menandai terbukanya kesempatan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan desentralisasi berjalan baik.

Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (APID) bekerja sama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), menggelar Training Analisis dan Advokasi Anggaran Publik bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Acara yang digelar selama tiga hari itu, fokus belajar bersama terkait peningkatan kapasitas pendamping dalam penganggaran dan pengawasan anggaran publik.

Gatot Sulistiono, Officer Management Anggaran dari Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO), kepada RRI Senin (10/12/2012) mengatakan, training ini penting untuk menjadikan CSO yang merupakan organisasi masyarakat sipil, bisa lebih memahami anggaran dari mulai analisis maupun membaca anggaran. Ia mengatakan, training yang dilaksanakan selama tiga hari ini untuk peningkatan partisipasi dan representasi masyarakat terhadap perencanaan, penganggaran dan pengawasan pengelolaan anggaran publik.

“Kami berharap ada peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses perencanaan dan penganggaran serta pengenalan terhadap berbagai metode monitoring terhadap pelayanan publik,” kata Gatot.

Sementara itu, kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini, akan lebih banyak membahas tentang anggaran dan pelayanan publik. Dalam sesi ini, peserta yang berjumlah 20 orang dari seluruh OMS di Kabupaten Dompu akan lebih banyak berdiskusi tentang berbagai metode pembalajaran kepada masyarakat dampingannya.

Kegiatan ini juga diharapkan akan mendorong CSO lokal untuk fokus pada isu-isu pada sektor kunci dai pembangunan. Agar dapat meningkatkan peranannya serta menjadi mitra sejajar dengan Pemda dan DPRD.

“Infrastruktur itu seperti pendidikan, kesehatan dan insfrastuktur fisik. Kita juga mendorong akan adanya rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh CSO untuk advokasi APBD,” katanya.

Ia menambahkan, belajar bersama ini bisa dijadikan sharing pengalaman untuk mencari solusi bersama terkait kendala pengawalan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Dompu. Hasilnya, juga diharapkan dari kegiatan ini akan bisa menularkan kepada daerah lain yang memiliki kendala yang sama.[]

Sumber: http://www.rrimataram.com/berita-daerah-ntb/9-kab-dompu/260-aipd-dan-apttro-gelar-latihan-advokasi-anggaran-cso-di-dompu-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#.UMk-O_LXvCs

Posted in UlasanTagged , , , , , , Leave a Comment on AIPD dan PATTIRO Gelar Training Analisis Anggaran di Kabupaten Dompu NTB

Training Perhitungan DBH Migas dan EITI di Tingkat Subnasional

PATTIRO bersama LPAW Blora menyelenggarakan training dalam melakukan perhitungan dan proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari industri ekstraktif Minyak dan Gas Bumi. Training yang berlangsung sehari penuh ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aliran penerimaan (flow of revenue), alur perhitungan dan proyeksi penerimaan baik dari perusahaan ke pemerintah pusat, maupun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Training yang difasilitasi oleh Maryati Abdullah (Anggota Tim Transparansi EITI Indonesia) ini memberikan pemahaman dasar mengenai alur perhitungan dan variable-variable penting yang terkait dalam perhitungan penerimaan Migas, seperti lifting, First Trance Petroleum (FTP), Cost Recovery, Entitlement, DMO, Pajak Migas, Over/under lifting, bonus tanda tangan, bonus produksi dan aspek Dana Bagi Hasil (DBH) Migas itu sendiri.

Training yang berlangsung 8 November 2011 ini diikuti oleh Tim Transparansi Blora, aparat Pemerintah Daerah, BUMD, anggota DPRD dan pegiat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di tingkat lokal Kabupaten Blora. Di dalam training ini juga didiskusikan mengenai format laporan EITI untuk Migas di level subnasional yang rencananya akan diterapkan dalam putaran kedua laporan EITI di Indonesia.  Pak Triyanto, salah satu peserta dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemda Blora mengatakan “Menurut saya training seperti ini sangat bermanfaat, karena selama ini jika saya mengikuti forum rekonsiliasi DBH di pemerintah pusat, kelihatannya datanya sederhana, setelah tahu alur perhitungannya ternyata banyak juga ya data-data yang mempengaruhi perhitungan penerimaan Migas ini”. Training ini diakhiri dengan rencana kerja Tim Transparansi untuk membuat proyeksi penerimaan Migas Kabupaten Blora baik dari DBH SDA Migas maupun dari dana bagi hasil penyertaan modal (participating interest) Pemda Blora. Blora merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah operasi Blok Cepu, yang dioperatori oleh Mobile Cepu Limited/MCL-anak perusahaan Exxon Mobil.

Posted in Berita & AgendaTagged , , , , , , , Leave a Comment on Training Perhitungan DBH Migas dan EITI di Tingkat Subnasional